JAKARTA – Pakar hukum tata negara Refly Harun mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera menjelaskan secara gamblang prihal tertundanya pembacaan putusan uji materi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasalnya, telah muncul spekulasi bahwa penundaan tersebut ditunggangi kepentingan politik pihak-pihak tertentu.
Menurutnya, jika MK tidak memberi penjelasan maka legitimasi pemilu
2014 dapat terancam.
2014 dapat terancam.
“Untuk mendinginkan hati publik. Sehingga ada penjelasan yang rasional, penjelasan saat ini tidak rasional,” kata Refly dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (25/1/2014).
Seperti diketahui, uji materi sudah selesai diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 26 Maret 2013. Namun, mahkamah baru menggelar sidang pembacaan putusan pada 23 Januari 2014.
Ia pun menyarankan agar pihak pemohon ikut mendorong MK untuk memberi penjelasan. Caranya, dengan mengadukan majelis hakim kepada dewan etik MK.
“Adukan saja hakim MK, untuk menjelaskan ke publik kenapa ditunda. Keterlambatan ini betul-betul tindakan yang tidak profesional,” tegasnya. (JPNN)
