JAKARTA – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat mengungkap Presiden Terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) relatif tidak hirau dengan kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP).
Yang bikin Jokowi galau menurut Syarif justru besarnya potensi perpecahan di koalisi partai politik dan para relawan yang mendukungnya.
“Secara kuantitas, dari awal semua tahu jumlah KMP jauh lebih besar dari koalisi pendukung Jokowi yang sejak awal mencanangkan koalisi ramping. Kekuatan KMP sudah tergambar dan dihitung oleh kubu Jokowi. Itu tidak jadi masalah. Hal yang mengganjal saat ini dan membuat Jokowi galau justru muculnya bibit perpecahan partai pendukung dan para relawannya,” kata Syarif ketika dihubungi wartawan, Kamis (4/9).
Koalisi ramping menurut Syarif tentu ideal jika tidak pecah, karena tujuan koalisi ramping menghindari banyaknya konflik kepentingan.
Namun belakangan bibit perpecahan mulai terasa sehingga memaksa Jokowi untuk berusaha menarik beberapa anggota KMP ke barisannya. Jokowi ujarnya, mulai khawatir partai politik yang mengusungnya tidak komit dengan janji awal untuk berkoalisi tanpa syarat.
“Tentu Jokowi khawatir, bibit perpecahan di koalisi pendukungnya mulai muncul. Ini yang membuatnya pusing, sudah kecil dukungan, pecah pula. Ketika akan bergabung dengan koalisi kan tidak ada kontrak politik dalam artian tidak ada bagi-bagi kursi. Yang saya curiga setelah menang partai minta kursi, relawan juga minta kursi, di sinilah mungkin terjadi kontestasi antara relawan dan partai. Jadi persoalan utamanya bukan kwantitas dukungan tapi kualitas dukungan,” imbuhnya.
Pemikiran bahwa dengan tambahan dukungan anggota KMP yang bisa diraih akan meringankan tugas pemerintah karena mendapatkan tambahan dukungan suara di DPR, menurutnya baik saja, selama Jokowi berpijak pada garis kepentingan rakyat dalam membuat program-programnya.
“Selama Jokowi mengedepankan kepentingan rakyat, maka kalau KMP di DPR menentangnya, rakyat yang akan melawannya. Jokowi tidak perlu khawatir tentang KMP, dia hanya harus membuat program-program yang pro rakyat. Tapi jika dia membuat program yang tidak pro rakyat,” katanya. (JPNN)
