JAKARTA – Salah serang tokoh pendidikan Indonesia, Arif Rahman, tidak mempersoalkan rencana Presiden Joko Widodo memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinet pemerintahannya.
Duta UNESCO dari Indonesia ini menilai, jika dulu antara pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi juga pernah dipisah pengelolaannya. Sementara kebudayaan, bisa masuk ke semua bidang.
Nah, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta ini pun hanya menekankan agar program-program mengenai pendidikan tidak boleh diabaikan.
“Saya kira pemisahan rumah tangga (lembaga yang mengurus pendidikan) tidak masalah. Pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi, dulu kita pernah pisahkan, gak masalah. Yang penting program yang ada di dalamnya yang harus dilihat,” katanya dihubungi, Jumat (24/10).
Selain itu, pemisahan ini menurutnya menjadi salah satu domain DPR RI memberikan pertimbangan. Karena bagaimanapun, perubahan nomenklatur kementerian berkaitan erat dengan mitra kerja.
“Pemisahan ini kan ada hubungan sama DPR, jadi DPR setuju apa gak. Sebab ada hubungan dengan komisi-komisi. Jadi kalau saya tidak persoalkan itu (pemisahan),” jelasnya.
Arif Rahman juga berpesan agar lembaga yang akan mengurusi pendidikan tinggi ke depan memperhatian tri dharma pendidikan tinggi. Di mana harus ada peningkatan ilmu, penelitian dan pengabdian masyarakat.
“Tri Dharma perguruan tinggi harus kuat, tapi kalau dasar dan menengah itu meletakkan dasar pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Jadi programnya harus diperhatikan,” tandasnya. (fat/jpnn)
