JAKARTA – Pengamat politik dari Universias Indonesia Arbi Sanit mengatakan, langkah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk DPR tandingan justru bisa merontokkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Arbi, pemerintahan Jokowi bisa berlanjut karena Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab dalam pengambilan keputusan di DPR memerlukan jumlah kehadiran tertentu anggota DPR yang mayoritas KMP.
“Tanpa KIH di DPR, pemerintahan Jokowi masih bisa berjalan. Sebaliknya, tanpa KMP dipastikan pemerintahan Jokowi rontok. Sebab, untuk mengambil putusan di DPR memerlukan kuorum kehadiran anggota dalam jumlah tertentu. Tanpa KMP tidak akan ada keputusan yang bisa diambil DPR,” kata Arbi ketika dihubungi wartawan, Minggu (2/11/2014).
Dia mencontohkan, untuk pembahasan RUU APBN 2015 nanti, diperlukan kehadiran 2/3 anggota DPR. Kalau Jokowi atau menterinya lebih memilih untuk rapat dengan pimpinan alat kelengkapan dan komisi DPR tandingan, maka dipastikan tidak akan ada pengesahan UU APBN.
“Ini sama artinya Jokowi tidak punya uang sama sekali untuk menjalankan roda pemerintahan karena tidak punya legitimasi untuk menggunakannya,” jelas dia.
Karena itu tegas Arbi, penghambat pemerintahan bukan KMP, justru KIH yang mengusung Jokowi-JK.
“Kalau ada dua DPR, siapa yang mau getok palu? Ini kan candaan yang terlalu bodoh yang dilakukan pengusung Jokowi. Kalau terpancing, dia mau merusak kondisi politik yang sudah terbangun sangat baik dalam 10 tahun pemerintahan SBY. Kalau pemerintahan tidak jalan, jangan salahkan kalau KMP menjungkalkan dia,” tegas Arbi.
Terakhir, Arbi mengingatkan Jokowi untuk tidak terlalu mendengarkan saran-saran dari anak buahnya karena belum tentu anak buahnya benar.
“Coba masalah tukang tusuk sate itu, saran siapa itu? SBY saja 10 tahun berkuasa tidak pernah melakukan hal itu meski difitnah seperti apapun. Ini baru beberapa hari saja sudah memenjarakan orang. Makanya saya tegaskan hati-hati dengan Jokowi, dia lebih galak,” pungkasnya.(fas/jpnn)
