JAKARTA – Pemeriksaan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino oleh Bareskrim Polri diharapkan menjadi pintu masih bersih-bersih mafia dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

Harapan itu disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi dalam Forum Senator untuk Rakyat ‘Mafia Pelabuhan vs Poros Maritim’ di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (30/8).

“Mudah-mudahan dari hasil pemeriksaan dari Bareskrim soal petinggi pelabuhan bisa merecord mafia di sana,” kata Adhie Massardi, Minggu (30/8).

Dia yakin kebobrokan di pelabuhan tidak hanya melibatkan orang yang di lapangan, tetapi juga ada pejabat yang lebih tinggi yang membecking. Pembersihan mafia di pelabuhan sangat penting dilakukan.

Namun perlu diluruskan, kata Adhie, selama ini di Indonesia yang dilabeli mafia itu orang di luar pemerintahan. Mafia diasosiasikan dengan pengusaha, bukan pejabat pemerintah.

“Kalau di film-film, mafia itu muncul karena ada regulasi, birokrasi, politisi, penegak hukum, kemudian pengusaha dan bandit di lapangan. Kita dengar mafia itu kan dianggapnya hanya swasta, jagoan di luar. Tapi sebenarnya mafia muncul karena ada kerjasama, korupsi, kolusi, antara penyelenggara negara, pengusaha dan bandit yang mengambil keutungan,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pembersihan mafia di pelabuhan Indonesia penting dilakukan agar bisa meningkatkan daya saing.

“Jadi sebetulnya aparat kita yang di bawah yang pelaksana banyak yang baik. Cuma dari settingan pimpinannya bermain, ini yang membuat jadi ruit. Apalagi ketika Indonesia memasuki rezim pemilu, sehingga cost politik lima tauhn ini menjadi jelas dan ini yang makin susah untuk memberantas mafia di sektor riil,” tandasnya.(dem/rmol/jpnn)