SERANG – Inkrahnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pertengahan tahun 2015 soal penghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), menyebabkan menurunnya target retribusi menara oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Serang.
“Target retribusi pengendalian menara tahun ini Rp450 juta, yang didapatkan hanya 50 persen. Karena menangnya gugatan salah satu perusahan telekomunikasi ke MK soal ketetapan besaran retribusi sebesar dua persen, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” ungkap Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi Dishubkominfo Kota Serang, Eka Purwanti kepada wartawan, Selasa (22/12/2015).
Eka menjelaskan, sebelum keluarnya Keputusan MK biaya retribusi per menara berkisar Rp3 juta-Rp4 juta dari total menara di Kota Serang per Desember ini mencapai 206 menara. “Memang sebelumnya keluar MK, pada tahun sebelumnya retribusi selalu melebihi target, misalnya di tahun 2014 retribusi melebihi target 146 persen, dan tahun 2013 melebihi target 120 persen. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kota Serang di seluruh Indonesia,” katanya.
Eka mengatakan, untuk mengantisipasi menurunya target retribusi pihaknya akan mengajukan revisi Perda dan Perwal tentang pajak dan retribusi daerah. “Karena dalam perda tersebut soal retribusi menara, hanya berada pada satu pasal. Kita sudah melakukan koordinasi kaitan ini, yang di dalamnya akan dibahas soal fungsi pengawasan dan pengendalian, ketinggian, zonasi wilayah untuk pendirian menara,” katanya. (Fauzan Dardiri)
