CILEGON – Komisi I DPRD Cilegon rupanya menyoroti beberapa poin tahapan kampanye yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon melalui Pilkada Cilegon 2015 lalu. Sejumlah hal menjadi catatan dan perhatian.
Seperti disampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) dengan penyelenggara pemilu tersebut, Rabu (6/1/2016). Komisi yang diketuai Abdul Ghoffar ini membahas persoalan pelaksanaan tahapan debat publik pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon di salah satu stasiun televisi swasta, yang dipandang kurang efektif.
“Seharusnya kan seluruh masyarakat itu bisa mengetahui visi misi maupun potensi pasangan calon di acara (debat publik paslon). Tapi masalahnya tidak semua masyarakat yang bisa nonton, karena signal yang diterima kurang bagus. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi KPU ke depan,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Baihaki Sulaiman.
Melalui acara debat publik itu, lanjut dia, sesungguhnya diharapkan dapat berpengaruh pada jumlah partisipasi pemilih pada 9 Desember silam. “Kalau bisa diterima (ditonton) oleh seluruh lapisan masyarakat, tentu akan berpengaruh pada pemahaman dan partipasi masyarakat. Yah paling tidak kan ada televisi lokal juga yang dilibatkan,” katanya.
Diketahui, dalam pelaksanaan tahapan debat publik itu KPU melalui Event Organizer yang memenangkan lelang tender menggunakan stasiun televisi Jak TV dan TV One. Menanggapi perhatian Komisi I DPRD Cilegon itu, Pokja Kampanye KPU Kota Cilegon Habibi Haliburton mengatakan pihaknya tidak dapat berbuat banyak.
“Penunjukan stasiun televisi itu ditentukan oleh EO. Kita cuma menganggarkannya saja. Semula kita akan menggunakan televisi lokal, tapi karena peraturan KPU menyebutkan harus ada juru alih bahasa, maka dua televisi itu yang ditentukan. Harapan kita ke depan, Pemkot Cilegon juga tidak hanya memiliki radio saja. Tapi juga punya stasiun televisi daerah,” katanya. (Devi Krisna)
