CILEGON – Wakil rakyat dari Komisi lll DPRD Cilegon murka. Kondisi itu dipicu atas ketidakhadiran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Cilegon dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang mengagendakan evaluasi kinerja dan realisasi pendapatan tahun 2015, Senin (11/1/2016).
Dari 13 SKPD di lingkungan Pemkot Cilegon yang diundang, DPU menjadi satu-satunya SKPD yang tidak terlihat pada saat itu. “Wartawan tolong dicatat ya. DPU tidak hadir dalam hearing ini. Sepertinya kita akan lakukan rapat khusus dengan DPU, dengan pemanggilan secepatnya. Intinya kinerja kepala DPU akan kita evaluasi,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Hasbudin dengan nada kesal.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuding, ketidakhadiran DPU tanpa alasan alasan yang jelas itu dianggapnya tidak hanya sebatas melukai Komisi III, namun juga dianggap telah menyepelekan lembaga DPRD Kota Cilegon. “Padahal surat undangan sudah kita layangkan Jumat (8/1/2016) lalu. Tapi ini tidak ada kabar sama sekali kenapa mereka tidak bisa hadir?” katanya.
Senada dikatakan oleh Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Udin Alumudin. Politisi partai Golkar ini menegaskan pihaknya akan membahas ketidakhadiran DPU itu di internal komisi sebelum melaporkannya ke Ketua DPRD Cilegon. “Yang pasti, kita akan bicarakan lagi hal ini di komisi sebelum disampaikan pimpinan. Intinya harus ada tindak lanjut,” ujarnya.
Ketidakhadiran DPU dalam hearing itu juga menimbulkan tanda tanya di kalangan Komisi III. Diduga ini terjadi karena DPU khawatir kinerja mereka akan menjadi perhatian parlemen. Terkait dengan agenda hearing, diketahui DPU juga mengelola pendapatan yang diperoleh dari sewa alat berat.
Belum lagi sejumlah rekomendasi perizinan yang dikelola, seperti Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan lain sebagainya. “Pendapatan dari sewa alat berat yang disampaikan DPU itu selama ini sangat kecil. Nilainya tidak sampai 10 persen, mungkin cuma 2 persen, dari total belanja DPU,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Cilegon, Nurrotul Uyun.
Sebagai catatan, sikap ‘cuek’ DPU atas undangan wakil rakyat ini bukanlah yang pertama kalinya. Sekedar mengingatkan, dengan alasan yang tidak jelas, DPU juga sempat mengabaikan undangan Komisi III pada awal tahun 2015 silam.
Saat itu, Komisi III mendesak DPU untuk memberikan klarifikasi terkait dengan permohonan Pemkot Cilegon tentang penghapusan aset Jalan Lingkar Selatan (JLS) sebelumnya, karena akan dibetonisasi. “Yah mungkin DPU ingin melakukan rapat lebih lanjut lagi dengan Komisi III karena dengan rapat bersama-sama (dengan seluruh SKPD), tidak pernah hadir, tidak ada konfirmasi, jadi harus ada tindak lanjut,” tandasnya.
Pada bagian lain, Kepala DPU Cilegon, Nana Sulaksana yang dihubungi melalui telepon genggamnya tidak menjawab panggilan wartawan. (Devi Krisna)
