SERANG – Sebanyak 60 trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Banten tidak beroperasi. Tidak beroperasinya trayek-trayek ini kebanyakan karena memang sudah tidak terisi angkutan sejak Banten masih menjadi bagian Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Banten Abadi Wuryanto saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/1/2016). “Ada 60 trayek yang tidak beroperasi. Trayek yang tidak operasi itu yang tidak terisi. Seperti misalnya trayek Rangkas-Pandeglang. Itu kan dua daerah, harusnya sudah menjadi wewenang provinsi,” kata Abadi.
Menurut Abadi, keenampuluh trayek yang tidak beroperasi tersebut rata-rata merupakan trayek warisan pada saat Banten masih masuk ke dalam Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, saat ini Dishubkominfo masih melakukan kajian untuk menyikapi persoalan trayek tersebut.
Di Banten sendiri, trayek angkutan AKDP yang masih aktif sebanyak 108 trayek. Masing-masing trayek mempunyai jumlah armada yang berbeda-berbeda. “Setiap trayek ada batasannya. Saat ini Dishub terus melakukan upaya penertiban pelanggaran trayek seperti yang dikeluhkan oleh sopir angkutan Serang-Balaraja beberapa waktu lalu. Yah kan harus pelan-pelan,” katanya.
Terkait tarif AKDP, Kasie Angkutan Penumpang Ahmad Najiullah membeberkan bahwa pemberlakuan tarif bagi AKDP kelas ekonomi dasarnya Pergub terkait tarif batas atas dan batas bawah. “Tarif diatur di Pergub No 6 tahun 2015 tentang tarif jarak batas atas dan bawah. Yang diatur hanya kelas ekonomi, jika bisnya di atas kelas ekonomi diserahkan pada pasar. Kalau masang tarif mahal mau apa tidak pasarnya?” jelasnya. (Bayu)
