SERANG – Gubernur Banten Rano Karno akan menandatangani nota kesepahaman/momerendum of understanding (MoU) tentang penetapan tiga kawasan industri dengan pelayanan izin investasi izin konstruksi, Senin (22/2/2016) pekan depan, di Istana Negara, Jakarta.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten Babar Suharso usai salat Jumat di Masjid Raya Al-Bantani, Kawasn Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (19/2).
“Tiga kawasan yaitu Kawasan Industri Cikande, Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), dan Kawasan Industri Wilmar Bojonegara. Kawasan itu akan ditetapkan sebagai kawasan industri yang menyelenggarakan pelayanan izin investasi izin konstruksi, yang selesai dalam tiga jam itu. Implementasinya secara MoU antara BKPM RI, Gubernur Banten, Kapolda, dan akan diketahui oleh Menteri Dalam Negeri,” jelas Babar kepada sejumlah wartawan.
Babar melanjutkan, yang dimaksud perizinan izin investasi izin konstruksi yaitu pelayanan izin untuk investasi baru yang nilainya di atas Rp100 miliar dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 1.000, tapi diselenggarakan terbatas di kawasan industri yang ditunjuk. “Tiga kawasan industri tersebut yang ditunjuk,” katanya.
Menurut dia, MoU berlaku selama lima tahun dan kawasan industrinya masih bisa bertembah. Jika MoU selesai akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama teknis.
Pertimbangan Kawasan Industri Cikande, Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), dan Kawasan Industri Wilmar Bojonegara ditetapkan menjadi kawasan industri yang menyelenggarakan perizinan izin investasi konstruksi, lanjut Babar, pertama, perizinan kawasan tersebut sudah siap dan lengkap. Kedua, ketersediaan lahan yang bisa banyak ditawarkan.
“Dari tiga lokasi itu ada sekitar 3.000 hektare lebih yang bisa disiapkan untuk investasi baru. Di KIEC sekitar 700 hektare, Wilmar sekitar 1.000 hektare lebih, dan di Cikande sekitar 1000 hektare lebih. Di Tangerang belum ada izin kawasan industri. Cikupa Mas. saya baru menerima permohonan izin Desember lalu. Jadi tidak bisa kita ajukan,” katanya. (Bayu)
