SERANG – Jumlah daerah tingkat II di Provinsi Banten direncanakan bertambah. Hanya, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) itu masih menunggu rancangan peraturan pemerintah (RPP) menjadi peraturan pemerintah (PP) sebagai dasar desain penataan pemekaran daerah.
Komisi I DPRD Banten meminta Biro Pemerintahan Setda Pemprov Banten aktif memastikan progres RPP tersebut. Tiga daerah yang sedang diusulkan menjadi DOB adalah Kabupaten Cilangkahan yang dimekarkan dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Cibaliung dan Kabupaten Caringin yang dimekarkan dari Kabupaten Pandeglang.
Sekretaris Komisi I DPRD Banten Rano Alfath mengatakan, pembentukan DOB, termasuk Kabupaten Cilangkahan, masih menunggu selesainya pembahasan RPP. ”Kami mendukung pemekaran Kabupaten Cilangkahan karena RPP belum selesai. Kami mencoba mengoordinasikan itu dengan biro pemerintahan minggu ini,” katanya kepada koran Radar Banten, kemarin.
Menurut dia, pembentukan Kabupaten Cilangkahan penting dilakukan untuk pemerataan pembangunan di Banten Selatan. Terbentuknya kabupaten baru, ungkap Rano, akan mempermudah mengejar ketertinggalan masyarakat menjadi lebih sejahtera. “Makanya, jika memungkinkan, kami akan melakukan kunjungan langsung ke Kemendagri, menanyakan masalah ini secara langsung,” ucap dia.
Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setda Pemprov Banten Masyaputra Delly menambahkan, pihaknya masih menunggu RPP DOB sebagai rujukan pemetaan daerah. Jika pembahasan peraturan itu sudah selesai, lanjut dia, pihaknya bisa menentukan desain besar penataan daerah.
Setelah ada RPP, pihaknya akan menindaklajuti hal itu ke Kemendagri. Dalam desain besar penataan daerah, ucap Rano, ada jumlah kuota yang ditentukan oleh peraturan pemerintah. Desain dibuat meliputi gambaran peningkatan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah.
Sementara itu, pertimbangan desain dilihat berdasar dimensi geografi yang mencakup luas dan karakteristik wilayah, serta dimensi demografi yang menyangkut kualitas sumber daya manusia. Berdasar informasi, ujar Delly, pembahasan akan selesai. ”Informasinya tinggal finalisasi pembenahan bahasa yang secara teknis dilakukan ahli bahasa,” ujarnya.
Pada Rabu lalu (25/2), Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) menemui Gubernur Rano Karno dan meminta dipertemukan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Presiden Joko Widodo. Mereka menginginkan pembentukan Kabupaten Cilangkahan dipercepat.
