KESADARAN masyarakat dalam membayar pajak merupakan bagian dari partisipasi dalam mendorong kemajuan pembangunan di Banten. Pentingnya memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai roda pembangunan daerah harus terus dilakukan. Menurut Gubernur Provinsi Banten Rano Karno, masyarakat harus mengerti bahwa tanpa tertib bayar pajak, pembangunan akan tersendat, infrastruktur, layanan kesehatan, dan program lainnya tidak akan berjalan.
Rano menegaskan, memberikan pemahaman tentangnya pentingnya membayar pajak merupakan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait. Dirinya akan mengambil kebijakan dengan basis kinerja. Untuk itu, dirinya tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada pejabat dalam hal ini Kepala UPT yang dinilai tidak maksimal dalam mengemban tugasnya. “Penilaian berbasis kinerja, kita sudah harus melakukan itu dari sekarang. Kita tahu, pembangunan sulit terjadi jika tidak ada pajak, karena itu, pajak ini merupakan hal yang penting,” kata Rano saat memberi sambutan pada sosialisasi taat pajak di gerai Samsat Malingping, beberapa waktu lalu.
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Banten perlu mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan kesadaran membayar pajak oleh para penunggak pajak. Kepala DPPKD Banten, Nandy S Mulya mengatakan, pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan pajak daerah di Provinsi Banten. Ia mengatakan, pada tahun 2016 ini pihaknya akan berusaha mengoptimalisasi potensi-potensi pendapatan daerah, salah satunya dengan men-‘tracing’wajib pajak yang menunggak.
“Kita harus punya data, by name by address. Itu harus diupdate terus. Jika ada yang tidak bayar pajak, perlu dilakukan tindakan. Kita akan terus mensosialisasikan wajib pajak pada masyarakat,” katanya dalam berbagai kesempatan saat ditanya soal penunggang pajak.
Nandy mengatakan, dalam upaya peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan inovasi-inovasi. Pihaknya siap menerima masukan-masukan dari berbagi pihak untuk mencari inovasi-inovasi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
“Salah satu terbosoan yang dilakukan adalah Samsat Keliling (Samling), metode jemput bola ini sangat efektif dalam menarik pajak,” katanya. Untuk itu, agar inovasi Samling ini berjalan, Pemprov Banten telah memberikan bantuan berupa 1 unit mobil gerai keliling di setiap UPT di Banten.
Nandy menambahkan, untuk mengotimalkan pendapatan daerah, juga dibutuhkan sinegritas yang baik antara provinsi dengan kabupaten/kota di Banten. Pasalnya, dalam meningkatkan pengelolaan dan pendapatan daerah dibutuhkan beberapa langkah yang sesuai dan dilakukan bersama instansi terkait.
“Ini merupakan bagaimana pemerintah mendorong untuk meningktakan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” kata Nandy. Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Rendahnya alokasi anggaran pada tahun 2016 disebabkan daya serap rendah terhadap bantuan keuangan di kabupaten/kota. (ADVERTORIAL/DPPKD Provinsi Banten)
