SERANG – Gubernur Banten Rano Karno mengaku belum menindak lanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Banten secara mendalam karena masih menunggu usulan dari DPRD Provinsi Banten.
Setiap tahun LKPJ selalu ditindaklanjuti, kata Rano, namun tindak lanjut tersebut setelah adanya usulan dari anggota Dewan yang telah diparipurnakan. “Kan belum dapet usulan, nanti kan ada paripurna lagi, setiap tahun juga selalu ditindaklanjuti,” ujar Rano, Selasa (18/4/2016), di sebuah hotel di Kota Serang.
Saat paripurna penyampain LKPj Pemprov Banten tahun 2015 di ruang paripurna DPRD Banten, Kamis (14/4/2016), Rano memaparkan, beberapa indikator makro pembangunan, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dan laju pertumbuhan ekonomi, tidak sesauai target. Capaian IPM dapat direalisasikan sebesar 70,15 persen dari target sebesar 74,57 persen. Capaian laju pertumbuhan ekonomi 5,37 persen dari yang ditargetkan 6,7-6,8 persen.
Sedangkan pendapatan ditargetkan sebesar Rp 7,64 triliun. Namun yang terealisasi sebesar Rp 7,32 triliun atau sebesar 95,89 persen. Kemudian beelanja daerah dianggarkan Rp 9,27 triliun, yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp 4,98 triliun dan belanja langsung Rp 4,29 triliun. Namun, dalam pelaksanaan program kegiatan, alokasi belanja tersebut terserap Rp8,08 triliun. Terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) Rp 1,19 triliun. (Bayu)
