RANGKASBITUNG – Tim Terpadu Penertiban dan Pengawasan Galian Pasir Kabupaten Lebak menutup paksa tambang pasir di Kampung Cempaka Kopi, Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, Kamis (21/4/2016). Plang bertuliskan ‘DITUTUP’ dipasang di lokasi penambangan milik CV Bumi Cempaka itu.
Penutupan dipimpin langsung oleh ketua tim Vidia Indera. Dasarnya, penambangan pasir darat itu tidak memiliki izin usaha pertambangan dan izin operasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten. “Ditutup lantaran belum miliki izin,” tegas Vidia, seperti dilansir Harian Radar Banten.
Menurutnya, CV Bumi Cempaka telah melanggar tiga peraturan daerah (Perda). Yakni, Perda No 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda No 17 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3), dan Perda No 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
“Kami tidak bermaksud menghalang-halangi pengusaha untuk berusaha. Tapi, kami ingin, kegiatan usaha tambang pasir yang dilakukan tertib dan sesuai aturan,” jelas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak itu.
Untuk saat ini, lanjutnya, Pemkab Lebak akan membawa pelanggaran Perda itu ke ranah hukum. Tim Terpadu Penertiban dan Pengawasan Galian Pasir Kabupaten Lebak hanya fokus pada penertiban tambang pasir.
“Bila setelah ditutup masih bandel beroperasi, kita akan tindak tegas. Tidak menutup kemungkinan, kita rekomendasikan dikenakan pidana. Saya instruksikan kepada anggota (Satpol PP-red) agar rutin melakukan pengawasan terhadap lokasi tambang pasir yang telah ditutup,” tandasnya.
Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Kabupaten Lebak A Johan Rifai menambahkan bahwa penutupan paksa penambangan pasir darat juga telah dilakukan di Kecamatan Cimarga dan Sajira. “Kami minta pengusaha galian pasir untuk bekerja sama, yaitu dengan mengikuti aturan,” imbaunya.
Penanggung jawab tambang pasir CV Bumi Cempaka Arkalaus mengaku akan mengikuti arahan dari Pemkab Lebak. Perusahaan tambang itu tidak akan beroperasi sampai izin ada.
“Kami baru empat bulan beroperasi. Kata pemilik perusahaan, saat ini, izinnya tengah diproses. Kami hanya pegawai dan menjalankannya saja,” ujarnya. (Nurabidin Ubaidilah/Radar Banten)












