SERANG – Ketua Panitia khusus (Pansus) Raperda Perubahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Pemberlanjaan dan Toko Modern, Ujang Syafrudirman menyatakan, instansi di Pemkot Serang yang menangani perizinan ritel tidak sinkron.
“Simpang siurnya perizinan ritel atau swalayan disebabkan karena memang kurang sinerginya antara BPTPM dan Disdagperinkop,” ungkap Ujang kepada wartawan, Jum’at (29/4/2016).
Kondisi ini, lanjut Ujang, mengakibatkan banyak ritel yang tidak menerima rekomendasi dan izin, tetapi masih beroperasi. Makanya Raperda ini dibuat secara detail. “Sesuai dengan Permendagri Nomor 70/2014 tentang Pasar, yang di dalamnya mengatur secara detail, seperti pembatasan ritel sesuai laju pertumbuhan ekonomi dan penduduk,” katanya.
Ia menegaskan, izin pasar ritel sudah jelas dan menjadi kewenangan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), seperti, Izin Peruntukan, HO (izin gangguan), IMB, Izin TDP, SITU, SIUP, dan dan izin khusus ritel. Sedangkan untuk operasi usaha menjadi kewenangan Disdagperinkop. “Selama ini untuk ritel, wilayah kota seperti Kecamatan Serang dan Cipocok Jaya masih terpantau, yang kita optimalkan wilayah-wilayah di luar kecamatan tersebut,” paparnya. (Fauzan Dardiri)











