HARI ini (30/5) akan diumumkan hasil ujian tertulis pendamping desa profesional yang diikuti 100.460 peserta yang digelar pada Sabtu (28/5) lalu. Mereka yang lolos akan mengikuti tahapan selanjutnya, yakni tes kejiwaan.
Secara umum, lanjutan tahapan penjaringan tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa ini menentukan kualitas pelaksanaan rekrutmen secara keseluruhan. Itu tidak lepas dari sorotan publik terkait minimnya transparansi tahapan seleksi pendamping desa pada gelombang pertama 2015 lalu.
Sebelumnya, tudingan itu diungkapkan Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD). Mereka sempat wadul ke DPR terkait masalah tersebut.
”Mereka (BNPD) minta diberikan kesempatan untuk berkiprah (sebagai) pendamping desa,” ucap Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie kepada Jawa Pos, kemarin (29/5).
Dengan dasar itu, hasil tes tulis bisa menjadi acuan sejauh mana kualitas pelaksanaan rekrutmen yang diklaim transparan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).
Tahun lalu, banyak laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan rekrutmen pendamping desa. ”Maka dari itu, kami ingin melihat langsung pelaksanaan tes di daerah,” jelasnya.
Pelaksanaan rekrutmen pendamping desa kali ini melibatkan Ombudsman RI (ORI) dan Komisi V DPR. Mereka bertugas mengawal jalannya tes tulis yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia tersebut. Hingga kemarin, belum ada laporan yang diterima Ombudsman maupun Komisi V. ”Nanti kalau ada laporan akan kami sampaikan,” janji Sekretaris Fraksi Nasdem ini.
Senada dengan DPR, ORI juga belum menerima laporan terkait proses rekrutmen, terutama pada tahapan tes tulis pendamping desa. Ketua ORI Amzulian Rifai mengatakan, laporan itu kemungkinan baru akan diketahui pada Senin (30/5) hari ini. ”Seingat saya, sejauh ini belum ada laporan yang masuk,” ujar Amzulian menegaskan.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Taufiq Madjid menyebut untuk menjaga transparansi dan independensi rekrutmen, pihaknya melibatkan 33 perguruan tinggi negeri (PTN) yang tersebar di seluruh provinsi penyelenggara.
Unsur PTN juga masuk dalam tim seleksi (timsel). ”Ada 7 anggota timsel. Tiga dari PTN, 2 dari satuan kerja pemerintah daerah, dan 2 pemerintah pusat,” terangnya. (tyo/jpnn)
