SERANG – Anggota DPR RI Andika Hazrumy mendorong peran media khususnya media lokal untuk menjalankan fungsinya secara objektif dalam mengawal tatanan pemerintahan daerah (pemda) terutama dalam pengelolaan anggaran melalui berbagai program untuk menyejahterakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Andika saat berkunjung ke Graha Pena Radar Banten, Kamis (2/6) malam dalam rangka HUT ke-16 Harian Umum Radar Banten.
Rombongan Andika diterima langsung oleh General Manager Radar Banten Mashudi, Redpel Ahmad Lutfi dan jajaran redaksi. Menurut Andika, media sebagai pilar keempat demokrasi setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan salah satu ujung tombak tercapainya tujuan pembangunan yang telah direncanakan, disusun, dan dilaksanakan pemerintah. “Media atau pers baik nasional maupun lokal seperti Radar Banten sebagai pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif. Untuk itu, informasi yang disajikannya harus objektif dan bertanggung jawab akan berita yang dihasilkannya,” kata Andhika.
Dalam kesempatan tersebut, Andika mengajak semua insan pers di Banten agar tidak suka membuat berita yang nantinya akan membingungkan masyarakat, yang pada akhirnya sebagai pembaca terpengaruh pada hal-hal yang bersifat negatif. “Media sebagai corong informasi publik memiliki kode etik dalam mengemas informasi sebelum disebarkan ke masyarakat luas sehingga fungsi pers tidak hanya sebagai pemberi informasi, tapi juga sebagai pemberi inspirasi kebaikan,” katanya.
Andika berharap, Radar Banten sebagai media cetak terbesar di Banten tetap konsisten menjadi media yang paling memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di daerah melalui peran dan fungsinya sebagai media. “Sejak Provinsi Banten berdiri tahun 2000, Radar Banten sudah hadir. Hingga sekarang terus mengawal dan mewarnai perkembangan Banten setiap tahunnya,” katanya.
Sebagai bakal calon gubernur dan sebagai kader Golkar, Andika menginginkan pengelolaan pemerintahan di Pemprov Banten ke depan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan pemerintahan terutama dari sisi penggunaan anggaran. Penggunaan e-budgeting merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong transparansi anggaran daerah. “Sudah saatnya menerapkan aplikasi e-budgeting, dengan aplikasi tersebut APBD Banten bisa lebih mudah diawasi dan masyarakat ikut dilibatkan dalam pengawasan anggaran,” katanya.
Ke depan, Banten menjadi provinsi yang bisa sejajar dengan provinsi lain yang lebih maju. Terutama dalam hal transparansi anggaran dan pengelolaan pemerintah yang bersih dan melayani. “Demi mengabdi kepada masyarakat Banten, saya siap berpartisipasi dalam Pilgub Banten 2017. Banten harus berbenah dan media bisa mendorong untuk proses perbaikan Banten lima tahun mendatang,” katanya.
Terkait pengesahan Revisi UU Pilkada, Andika pun mengaku siap mengikuti aturan yang berlaku. “Anggota DPR/DPD sama dengan PNS bila maju dalam pilkada harus mundur, tentu saya sebagai kader Golkar yang duduk di DPR akan mematuhi itu. Yang penting adalah bagaimana Provinsi Banten ini harus berhasil mengelola pemerintahannya dan mewujudkan tujuannya,” ujarnya. (Deni S/Radar Banten)
