SERANG – Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ranta Suharta saat menghari pembukaan Sosialisasi Arsiparis BPAD yang bertempat di Le Dian Hotel, Kota Serang, sempat menyinggung hasil rapat dengan KPK yang ia hadiri, Kamis (9/6/16) hari ini.
Diungkapkannya, ia sangat kagum dengan pernyataan penyidik KPK Novel Baswedan yang menjelaskan bagaimana pentingnya mengenai kearsipan karena arsip bukan hanya tumpukan kertas namun arsip merupakan perilaku sepanjang hidup dan bekerja.
“Di pemerintahan itu, kelurahan, kecamatan sampai provinsi yang namanya berkas itu asal. Staffnya pulang tanpa dibereskan dahulu. Nah, itu kita harus introspeksi diri. Kita dikasih wejangan oleh tim BPK bahwa seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten perlu adanya penataan arsip moral perilaku, tapi di birokrasi kita menangani tenaga non PNS sebanyak 600an saja kita sudah kewalahan,” ujarnya.
Maka dari itu ia berharap dengan adanya temuan BPK saat ini, dapat menjadikan Banten dalam 15 tahun ke depan lebih tertata. “Kegiatan ke depan untuk BPAD harus yang betul-betul menyentuh masyarakat. Yang tidak langsung menyentuh kepentingan masyarakat dihapus saja karena membuang-buang APBD. Artinya bukan tidak boleh, tapi kurangi,” ucap dia.
Hal tersebut juga terkait dengan anggaran yang sering dipakai untuk kegiatan rapat atau perjalanan dinas. Diketahui, Pemprov Banten bahkan sudah menghemat APBD hingga Rp500 M dengan mengurangi perjalanan dinas.
“Saya mengurangi penggunaan kertas. Mulai sekarang saya pakai WA atau notepad saja, karena menurut KPK akan jadi berapa kontainer kalau setiap rapat, kita gunakan kertas. Saya juga sudah siapkan untuk tahun 2017 nanti, yang Rp500 miliar ini kita belanjakan misalnya untuk perbaikan infrastruktur masyarakat,” ungkapnya. (Risa)
