JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyikapi serius kegaduhan yang diakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Serang, Banten. Pasalnya, berita aksi sweeping warung yang buka di bulan puasa itu menjadi viral di media sosial dan menimbulkan kegeraman warga.
Mendagri menegur keras Satpol PP Banten ini. Menurut Tjahjo, memang tugas mereka menjalankan Peraturan Daerah (Perda) tersebut, namun tak perlu over acting.
“Kepada jajaran Satpol PP seluruh Indonesia, bahwa dalam melaksanakan keputusan atau instruksi Kepala Daerah atau melaksanakan mengamankan Perda di daerah untuk bersikap simpatik mengedepankan penyuluhan, tidak over acting,” ujarnya kepada wartawan sebagaimana dikutip Indopos, Senin (13/6).
Penanganan yang over acting akan menimbulkan tidak adanya simpati dari masyarakat. Ke depan, Satpol PP harus introspeksi membenahi tindakan yang utamanya berdampak langsung pada masyarakat.
Contoh kegaduhan yang melibatkan Eni, pemilik warung makan yang buka saat puasa ini bisa dijadikan pelajaran. Mendagri melihat seharusnya para penegak aturan bisa mengingatkan secara halus.
Misalnya dengan menutup kaca warung menggunakan tirai dan sebagainya. Tidak dengan merampas barang dagangan yang berarti merebut mata pencaharian.
“Apapun masyarakat di daerah harus ditertibkan tapi harus manusiawi,” tegasnya. Guna menindaklangsung kerugian pedagang, Menteri Tjahjo berniat mengganti barang-barang yang dirampas satpol PP.
Sudah ada staf Kemendagri yang akan menggantar dana tersebut ke rumah Eni untuk modal usaha. Sebelumnya, Gubernur Banten Rano Karno mengomentari tindakan Satpol PP di Kota Serang.
Senada dengan Mendagri, Rano mengimbau pemerintah daerah Banten agar mengedepankan langkah humanis dan persuasif untuk menegakkan aturan. “Sosialisasi aturan dan law enforcement harus tetap memperhatikan pentingnya menegakkan keadilan dan merawat sisi kemanusiaan,” tutur Rano.
Tak hanya itu, ia juga menyesalkan tindakan Satpol PP dalam razia warung saat puasa. Adapun Kepala Satpol PP Kota Serang Maman Lufti membantah jika dikatakan razia anak buahnya tak sesuai aturan.
Menurutnya, ada Perda dan surat edaran Walikota Serang yang menjadi dasar hukum operasi itu. “Padahal penegakannya sudah berdasarkan Perda No 2 tahun 2010 tentang Pekat dan razia itu amanat Perda,” elaknya. (adn/nasJPG)
