SERANG – Akibat beberapa temuan yang berkaitan dengan kasus hukum, Pemprov Banten pesimis bisa menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten Tahun Anggaran 2015 sesuai target yaitu selama 60 hari.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Sekda Provinsi Banten Ranta Soeharta kepada sejumlah awak media hari ini. “Tidak mungkin 60 hari, kalau seluruhnya mungkin enggak bisa. Karena ada persoalan masa lalu yang enggak bisa diinikan. Tapi, insya Allah tahun depan saya bilang WTP. Rencana aksi sudah dilakukan di SKPD masing-masing,” ujar Ranta Kamis (16/6).
Menurut Ranta beberap temuan yang tidak bisa diselesaikan dalam 60 hari seperti temuan di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten yaitu temuan tunggakan sebesar Rp 51 miliar. “Rp 32 miliarnya ada di TCW (Tubagus Chaeri Wardana), sisanya itu di baja pelengkung (proyek jembatan Kedaung), dan itu kasus lagi. Enggak bisa diakalin mau bagaimana juga enggak bisa. Oleh karena itu saya ke BPK minta ini dikesampingkan,” ujar Ranta.
Karena peliknya persoalan tersebut, menurut Ranta Pemprov Banten akan meminta BPK untuk mengesampingkan temuan tersebut. Kemudian, kepada seluruh kepala SKPD melakukan pemetaan terhadap aset-aset daerah dan temuan kerugian daerah.
“Saya minta kepala SKPD buat surat ke saya, mengenai aset, kronologisnya seperti apa. Saya ingin, Insya Allah seminggu ini progresnya sudah ada, terutama aset. Tindaklanjut BPK (tahun-tahun sebelumnya) ada sisa-sisa yang harus juga diselesaikan. Itu kan mulai dari 2004, saya suruh map-ing mana (temuan kerugian) yang ada di pemborong, mana yang di SKPD. Harus jelas,” katanya. (Bayu)
