SERANG – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya angkat bicara terkait rencana pemotongan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Banten di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten yang dilakukan oleh Pemprov Banten.
Ditemui hari ini di kantor Bappeda Provinsi Banten, Hudaya mengatakan, rencana pemangkasan anggaran untuk Pilgub memang benar dibahas oleh Pemprov Banten. Namun setelah melakukan verifikasi dan revisi terhadap ajuan anggaran, pengurangan anggaran tidak sebesar yang mencuat di public beberapa hari terakhir.
Menurut Hudaya, dari Rp 150 miliar yang diajukan oleh KPU, untuk sementara, rencana yang akan diberikan oleh Pemprov Banten sebesar Rp 129 miliar, bierarti mendapatkan potongan sebesar Rp 21 miliar. Sedangkan informasi sebelumnya yang berkembang pemotongan mencapai Rp 49 miliar.
“Kami mentoleransi, dan kami sudah laporkan, tapi belum ada keputusan, Rancangannya Rp 129 Miliar, tapi belum ditetapkan. Makanya hari ini juga kami belum berani membahas, mungkin nanti Senin,” papar Hudaya kepada sejumlah awak media, Jumat (24/6).
Masih menurut Hudaya, prinsipnya, Pemprov Banten menginginkan penyelenggaraan Pilgub Banten pada tahun 2017 mendatang berjalan lancar, namun Pemprov tetap menilai adalah beberapa hal dalam rancangan kegiatan yang sekiranya tidak perlu dilakukan. “Misalnya untuk rapat, kalau esensinya rapat internal, gak usah ada full board dan honor dalam tupoksinya rapat, cukup gunakan fasilitas yang ada, kemudian perjalan dinas dikurangi,” paparnya.
Sementara itu sebelumnya, anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017 pada KPU Provinsi Banten dipotong Rp49 miliar dari anggaran yang diajukan. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Provinsi Banten, Agus.
Agus membenarkan jika ada informasi pemotongan anggaran untuk Pilgub, namun sampai hari ini menurut Agus dirinya secara kelembagaan belum menerima surat atau pemberitahuan dalam bentuk lain dari Pemprov Banten terkait pemangkasan tersebut.
“Kita sekarang tunggu saja, bagaimana keputusan resminya dari Pemprov Banten,” ujar Agus, Rabu (22/6). (Bayu)











