SERANG – Berdasarkan surat yang dilayangkan oleh Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten kepada Gubernur Rano Karno, FSPP Banten mendatangi Pendopo Gubernur Banten di KP3B untuk meminta pengukuhan pelantikan kepengurusan FSPP Banten, Senin (27/6).
Ketua Umum FSPP Banten, Didin Abdul Latif mengatakan, kedatangannya hari ini bersama seluruh anggota FSPP Banten bertujuan untuk meminta Gubernur Banten melantik pengurus FSPP Banten yang saat ini sudah terbentuk. “Kami sebenarnya bersinergi dengan Keppres (Keputusan Presiden) yang telah disahkan pada tanggal 22 Oktober (2015) dan itu juga kini menjadi Hari Santri Nasional. Maka secara de facto dan de jure, forum santri telah dilegitimasi. Karena visi misi kami bagaimana santri ini ingin berpartisipasi dan forum ini untuk menjembatani para ulama dengan umaroh. Landasan dasar memang kami belum lengkap secara administratif, namun harapan kami ada pengukuhan secara simbolik dan kita ada naskah deklarasi, dan Insya Allah, ulama dapat menjadi payung moral,” tuturnya.
Kendati demikian, Gubernur Rano Karno menolak adanya pelantikan, dikarenakan belum lengkapnya administrasi yang diajukan oleh FSPP Banten untuk menjadi badan hukum. “Hari ini saya telah menjadwalkan diri untuk melantik, tapi ada administrasi yang belum dapat dilengkapi. Namun untuk apa saya melantik kalau hanya menyenangkan hati para santri saja, karena tahun ini memang sedang disiapkan FSPP tentang Pospenas (Pekan Olahraga Seni Pesantren Nasional). Karena itu saya berharap, jangan terlalu lama (menyelesaikan masalah administrasi), karena kita bulan Oktober ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Pospenas,” jelasnya.
“Maka dari itu, Gubernur Banten harus memberikan pendewasaan, dikarenakan pemerintah sudah menganggarkan untuk Ponpes (pondok pesantren) namun Ponpes masih belum punya badan hukum. Jadi ini kita bersilaturahmi hanya untuk mengukuhkan, namun untuk pelantikan harus kita jelaskan,” ungkapnya.
“Saya ingin pertemuan hari ini adalah pertemuan yang bahagia bukan yang bermasalah, karena persyaratan administratif memang harus dilengkapi itu tidak dapat kita pungkiri. Maka segera saja dilengkapi karena kita tidak dapat membantu tanpa adanya badan hukum yang jelas karena pasti nanti akan ada bantuan dari pemerintah, karena saya melihat forum santri Banten ini sangat penting untuk masa depan,” katanya. (Wirda)
