BANDAR LAMPUNG – Megaproyek Jalan Tol Trans Sumatera mendapat perhatian khusus Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. Untuk itu, melalui Musyawarah Daerah (Musda) ke –IV Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia (AABI) Provinsi Lampung, di Hotel Sheraton, Rabu (19/10/2016), Ridho mengajak seluruh anggota AABI Lampung mendukung megaproyek yang menghubungkan Lampung hingga Aceh tersebut.
Dukungan itu, kata Ridho, merupakan salah satu kunci sukses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, namun harus dibarengi kualitas dan profesionalisme. “Pengusaha pelaksana konstruksi aspal beton Lampung harus berkontribusi dan berpartisipasi dalam pengembangan prasarana fisik di wilayah Provinsi Lampung,” kata Ridho.
Kualitas, efisiensi, dan profesionalisme itu, kata Ridho, dibutuhkan agar pengusaha aspal dan beton Lampung mampu bersaing. Pasalnya, dalam era persaingan bebas sekarang pengusaha aspalt mixing plant (AMP) dan batching plant Lampung, dituntut mampu bersaing secara global. “Ini proyek nasional, tentu saja standardnya harus nasional,” kata Ridho.
Pembangunan proyek raksasa Tol Trans Sumatera dicanangkan Presiden Joko Widodo di Desa Sabahbalau, Lampung Selatan, sekitar 5 km dari ibukota Provinsi Lampung, Bandar Lampung, pada 30 April 2015. Jokowi menargetkan megaproyek tersebut selesai tiga tahun. Dengan kata lain, harus bisa digunakan sebelum Asian Games 2018, yang berlangsung 18 Agustus- 2 September 2018 di Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.
Jalan tol yang melewati Lampung berada di Lampung Selatan sepanjang 104,7 km dengan luas 1.867,70 ha, sedangkan di Pesawaran sepanjang 5,60 km dengan luas 135,18 ha, dan Lampung Tengah sepanjang 30,11 km seluas 668,48 ha. Ada empat BUMN yang ditunjuk menjadi kontraktor yakni Pembangunan Perumahan, Waskita Karya, Adhi Karya, dan Wijaya Karya.
Ajakan Ridho tersebut mendapat sambutan baik dari Pembina AABI Lampung, H. Faishol Djausal. Menurut Faishol, keterlibatan pengusaha AMP, bacthing plant, dan batu andesit di Lampung masih sangat minim. “Pengusaha aspal dan beton Lampung itu tak minta banyak. Cukup 20% dari total proyek, karena semua sumber daya ada di Lampung,” kata Faishol.
Faktor kualitas dan efisiensi yang ditekankan Ridho, menurut Faishol, bisa dipenuhi pengusaha Lampung karena rata-rata mengantongi sertifikat nasional dan mengikuti standar laboratorium Kementerian Pekerjaan Umum. “Semuanya tersedia di Lampung. Jadi, BUMN pelaksana proyek itu tak perlu repot mengajak subkontraktor dari luar Lampung, demi efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran negara,” kata Faishol.
Di Lampung terdapat 19 AMP dan batching plant. Menurut Budi Dharmawan, berbagai proyek nasional yang ada di Lampung seperti pembangunan Bandara Radin Intan II, memakai AMP dan bathing plant Lampung. “Pak Gubernur selalu menekankan agar pembangunan infrastruktur darat dapat terjaga kualitasnya, karena salah satu faktor penentunya ada pada AMP dan batching plant. Jadi, selaku penyedia jasa pemerintah selalu menekankan pemberdayaan pengusaha lokal dengan tetap mengedapankan kualitas pekerjaan,” kata Budi.
Hingga kini, progres pembebasan lahan tol di Lampung mencapai 28,44% dari posisi awal tahun yang baru mencapai 16,41%. Biaya pembangunan ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar membutuhkan Rp1.196 triliun. (ADVERTORIAL/Kemenpar RI)
