KORPS Pegawai Republik Indonesia (Korpri) saat ini sedang berupaya keras mentransformasi diri. Dari sebelumnya terkesan hanya lebih senang melakukan kegiatan seremonial, seperti upacara bendera, kini berupaya menyelenggarakan program yang membumi untuk anggotanya.
Program yang bisa dirasakan langsung oleh anggotanya seperti mendirikan Klinik Korpri, toko Korpri Mart, lembaga bantuan hukum hingga mengadakan perumahan yang terjangkau oleh pegawai negeri selaku anggota Korpri.
Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh mengakui hal tersebut merupakan pekerjaan berat yang harus dilakukan. Sebab, Korpri yang dipimpinnya saat ini, ingin menepis kesan “tidak berguna.”
Kesan itu, dalam beberapa tahun belakangan memang menghinggapi benak banyak pegawai negeri. Akibatnya beberapa sekretariat Korpri pun tak terurus. Bubar tidak, tetapi vakum tidak ada kegiatan.
Kondisi seperti itulah yang memaksa Zudan dan kabinetnya untuk berpikir dan bekerja keras untuk mengubah optimisme anggotanya. Hingga pada akhirnya mereka akan benar-benar merasakan bahwa kehadiran ‘Korps Batik Biru’ itu betul-betul melindungi mereka.
Namun, memasuki usianya yang ke-45 saat ini pekerjaan besar Dewan Pengurus Korpri Nasional adalah menghidupkan dan menyatukan kembali sekretariat yang tidak aktif. Dia mencontohkan di tingkat pusat saja, saat ini setidaknya ada 18 kementerian atau lembaga dengan kepengurusan Korpri yang nonaktif.
Kondisi itu, menurutnya, disebabkan beberapa faktor yang tentunya harus segera dibenahi. Langkahnya adalah menyurati pengurusnya untuk aktif kembali.
Sejauh ini memang telah ada beberapa yang telah merespon surat DP Korpri Nasional tersebut. Beberapa di antaranya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat ini, kepengurusan mereka sudah aktif lagi.
Selain itu, kepengurusan Korpri di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) segera dikukuhkan dalam waktu dekat ini. Sisanya akan menyusul.
Zudan mengharapkan, dalam beberapa tahun lagi sekretariat Korpri yang hampa kegiatan sudah bisa beroperasi kembali. Meski begitu, Zudan mengakui bahwa Kopri bukan organisasi struktural, sehingga dia tidak bisa memaksa dengan memberi sanksi pegawai pemerintah yang menolak bergabung.
Dia hanya mampu mendorong pembentukannya. Meski begitu, dia tidak bisa membayangkan bila pegawai negeri atau aparatur sipil negara tidak memiliki wadah.
“Kalau tidak ada Korpri, lantas di mana tempat aparatur itu berhimpun? Lantas siapa yang akan melindungi mereka,” ujar Zudan mencuatkan solidaritas.
Karena itu sudah sepantasnya jika setiap level kementerian dan lembaga bahkan hingga ke daerah segera membentuk sekretariat Korpri. Tujuannya supaya pegawai negeri itu mendapat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraannya.
Begitu juga bila ada pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik, Zudan berjanji akan turun tangan melakukan pembinaan. Jika itu terjadi, berarti Korpri sudah berhasil membumikan diri. Bukan lagi menjadi organisasi seremonial, yang hanya tampak pada saat upacara untuk suatu peringatan. (ADVERTORIAL)
