SERANG – Provinsi Banten mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah Rapat Kerja tingkat Nasional (Rakernas) Staf Ahli Kepala Daerah. Acara yang diikuti oleh seluruh staf ahli kepala daerah se-Indonesia tersebut pun dibuka dan diresmikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Ranta Soeharta di Hotel Le Dian, Kota Serang, Senin (21/11) malam.
Ranta berharap, dalam kegiatan ini para staf ahli bisa menghasilkan konsep yang mengarah kepada penguatan peran staf ahli di daerah masing-masing. “Jadi ada suatu hal yang kreatif dihasilkan dalam forum ini yang mengarah pada peran para staf ahli,” ujarnya.
Rakernas selama dua hari ini diharapkan bisa dimaksimalkan oleh para staf ahli untuk membahas poin-poin bahan rekomendasi untuk disampaikan ke gubernur, bupati, walikota dan juga kepada pemerintah pusat.
“Staf ahli kan berbeda dengan SKPD, tugasnya kan menganalisis membuat rumusan, karena ada tupoksi-tupoksinya masing-masing, dan saya harap hasilnya adalah penguat peran, efesien dan efektif konsepnya itu aja, dibuat kesepakatan ke setiap gubernur, baik Banten maupun lainnya,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ranta pun memaparkan sejumlah program yang tengah dilaksanakan di Provinsi Banten. Salah satunya terdapat 12 proyek nasional yang dicanangkan di Banten.
“Alhamdulillah, ada 12 proyek nasional yang dicanangkan di Banten. Dari 12 proyek nasional itu ada satu program yang sudah disetujui Presiden, yakni soal jalan tol Serang-Panimbang. Mudah-mudahan 12 proyek nasional ini bisa dilaksanakan dan sukses di Banten,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Setda Pemprov Banten Siti Ma’ani Nina mengungkapkan, Pemprov Banten patut berbangga bisa menghadirkan staf ahli se-Indonesia untuk berkumpul demi Indonesia tercinta. Karena pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu mensejahterakan rakyatnya.
“Tentu banyak isu strategis yang perlu peranan staf ahli dalam pembahasannya. Sehingga posisi staf ahli dalam pemerintahan juga dianggap penting. Apalagi ini juga tertuang dalam ketentuan. Karena kepala daerah perlu mendapatkan masukan dari staf ahli. Dimana dalam PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang kewenangan gubernur disebutkan, bahwa pemberdayaan staf ahli oleh gubernur dalam rangka mewujudkan efektivitas dan sinergitas dalam penyelenggaraan kepala daerah,” tukasnya.
Oleh sebab itu, Nina berharap hasil dari Rakernas ini dapat menguatkan rekomendasi atas masukan dan saran kepada Mendagri dan Gubernur serta Bupati dan Walikota.
“Acara ini diselenggarakan di Kota Serang, Provinsi Banten dari tanggal 21-23 November 2016, dengan jumlah peserta sebanyak 220 orang staf ahli Gubernur se-Indonesia dan staf ahli Bupati dan Walikota se-Banten,” Jelas Nina.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Banten, Cepi Saprul Alam mengatakan, persoalan yang dibahas dalam Rakernas ini merupakan persoalan umum. Salah satunya adalah nomenklatur staf ahli seiring adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).
“Dalam SOTK yang baru kan staf ahli hanya ada tiga orang. Nah bentuknya seperti apa, fungsinya, pembagian tugasnya kita bicarakan malam ini dan akan menjadi dasar untuk seluruh daerah,” ujar Cepi.
Menurut Cepi, hasil diskusi seluruh staf ahli ini akan disodorkan kepada setiap pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Tentu waktu yang ada ini kita maksimalkan untuk membentuk konsep-konsep dan peran staf ahli ke depan,” ungkapnya. (ADVERTORIAL/Biro Umum Setda Provinsi Banten)
