SERANG – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Nata Irawan mengaku siap merevisi keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2017 yang sudah ditandatanganinya dan mengusulkan perubahan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, seperti yang diinginkan para buruh.
Hal tersebut diungkapkan Nata Irawan saat melakukan audiensi dengan perwakilan buruh di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (28/11).
Kepada buruh Nata menjelaskan, permintaan para buruh tersebut didukung namun dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Selain itu, buruh pun mempunyai kajian-kajian lain atas tuntutannya tersebut.
“Kita akan mengakomodasi itu semua, selama tidak bertentangan dengan aturan, silahkan kaji, berikan pada saya. Tapi catatan jangan sampai kemudian hari saya merugi kita merugi. Pemerintah tidak boleh dirugikan, dan buruh pun tidak boleh dirugikan,” ujar Nata didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Alhamidi dan Asda I Anwar Mas’ud.
Persyaratan yang sama pun Nata berikan kepada buruh terkait usul dicabutnya PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. “PP 78 perubahannya bapak usulin, saya teken, tapi jangan setelah diusulin bapak tinggal, harus kawal, karena kan keputusan ada di pemerintah pusat,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Rudi Syahrudin, Forum Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Cilegon, meminta kepada Pemprov Banten segera membentuk tim dan bekerja cepat terkait pernyataan Plt Gubernur Banten tersebut.
“Ini kan waktunya mepet, kita hanya punya waktu satu bulan, jadi saya harpkan segera bentuk tim,” ujar Rudi mewakili buruh.
Menurutnya buruh siap mengawal proses usulan yang nanti akan diusulkan oleh Pemprov Banten kepada pemerintah pusat sesuai keinginan Plt Gubernur Banten, Nata Irawan. Namun dirinya meminta keseriusan dari Pemrov Banten.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemprov Banten resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2017.
Penetapan berdasar pada PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana perentase kenaikannya sebesar 8,25 persen dari UMK tahun ini.
Ketetapan Pemprov Banten tersebut seperti tertuang dalam Surat Keputusan nomor 561/Kep.553-Huk/2016 tentang penetapan UMK.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Alhamidi mengatakan, SK tersebut sendiri ditandatangani oleh Plt Gubernur Banten, Nata Irawan siang tadi.
“Sebagai pemerintah kita harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Adapun besaran UMK pada tahun 2017 yaitu, Kabupaten Lebak Rp. 2.127.112,50, Kota Serang sebesar Rp. 2.866.595,31, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. Rp2.164.979,43, Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 3.270.936,13, Kota Tangerang Rp. 3.295.075,88, Kota Tangerang Selatan Rp. 3.270.936,13, Kabupaten Serang Rp. 3.258.866,25, dan Kota Cilegon Rp. 3.331.997,63. (Bayu)
