TANGERANG – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Nata Irawan optimistis kepala desa (kades) di Provinsi Banten dapat mengelola bantuan dana desa yang diterimanya dengan baik. Hal tersebut disampaikan Nata Irawan saat membuka sosialisasi peraturan gubernur (pergub) tentang bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten, di Hotel Istana Nelayan, Jatiuwung, Kota Tangerang yang berlangsung pada Senin-Selasa (14-15/11).
Meski demikian, Plt Gubernur Nata Irawan juga mengingatkan kepala desa yang hadir untuk terus menjaga amanat yang diemban, sehingga bantuan yang diterima nantinya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Oleh karena itu, amanat yang besar harus dijalankan dengan tanggung jawab. Jangan main-main. Nanti kalau bermasalah yang berhentikan bukan siapa-siapa, tapi masyarakat,” pesannya kepada para kepala desa yang hadir pada sosialisasi tersebut.
Meski bantuan keuangan yang diberikan dirasa masih jauh dari yang diharapkan, Nata Irawan yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Masyarakat Desa pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini percaya jika bantuan yang diberikan nantinya dapat memberikan dorongan kepada pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Walaupun nilai bantuan keuangan ini masih jauh dari yang diharapkan, saya percaya bahwa bantuan ini setidaknya akan dapat memberikan dorongan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan, serta menumbuhkembangkan semangat wirausaha di desa,” jelasnya.
Untuk masalah jumlah bantuan per desanya, Nata Irawan menjelaskan, bahwa hal tersebut tergantung dari program-program yang diajukan setiap kepala desa, dengan batasan bantuan yang telah ditetapkan.
Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten, Paundra Bayyu Ajie menjelaskan, bantuan dana desa akan disalurkan akhir tahun 2016 kepada 1.237 desa se-Provinsi Banten.
Bayyu membantah kucuran dana desa dari APBD Banten tahun 2016 ini digunakan untuk kepentingan politik pasangan calon tertentu untuk Pilkada Banten 2017. Seperti diketahui, Gubernur Banten non aktif Rano Karno kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur Banten di Pilkada Banten 2017.
“Dana yang dikucurkan setiap desa sebesar Rp20 juta. Tetapi Pemprov dan DPRD Banten masih menggodok dan tahun ini akan disahkan,” ujarnya.
Meski pencairan dana kepala desa bertepatan menjelang Pilkada Banten 2017, namun Bayyu memastikan bahwa bantuan tersebut bukan untuk mendukung calon tertentu.
Bayu mengatakan, bahwa pemberian bantuan keuangan untuk desa merupakan program yang direncanakan jauh-jauh hari oleh Pemprov Banten. Menurutnya, bantuan dana untuk desa diberikan untuk menjalankan program-program pembangunan di desa.
“Ini program pemerintahan yang sudah direncanakan, jadi saya anggap tidak ada unsur politik di Pilgub. Ini juga direncanakan dengan matang,” katanya. (ADVERTORIAL/BPPMD PROVINSI BANTEN)
