RENCANA moratorium ujian nasional (unas) berakhir antiklimaks. Gagasan moratorium unas oleh Kemendikbud dibatalkan dalam rapat kabinet paripurna di kantor presiden kemarin (7/12). Rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK) itu memutuskan sampai saat ini Indonesia masih memerlukan unas.
Hal tersebut disampaikan JK saat ditemui di Istana Wapres kemarin. ”Usul moratorium itu tidak disetujui. Tapi, disuruh kaji ulang,” ujarnya.
Pengkajian yang diharapkan adalah bagaimana meningkatkan mutu ujian nasional yang sudah ada saat ini sehingga hasilnya lebih maksimal. Sudah banyak contoh negara di Asia yang menerapkan ujian nasional, bahkan dilakukan dengan ketat. Misalnya, Tiongkok, India, dan Korea Selatan.
Secara umum, negara-negara di Asia, termasuk Asia Tenggara, masih menerapkan ujian nasional. Namun, memang ada beberapa negara yang tidak menerapkannya. Misalnya, Jepang yang hanya menerapkan ujian masuk perguruan tinggi.
JK menuturkan, bagaimanapun, unas masih dibutuhkan. Meski, memang dibutuhkan upaya keras untuk meningkatkan mutunya secara merata. ”Tanpa ujian nasional, bagaimana bisa mengetahui bahwa daerah ini kurang atau tidak,” lanjutnya.
Untuk mengetahui hal tersebut, harus digunakan soal yang hampir sama sehingga kualitas tiap-tiap daerah bisa dipetakan. Mana saja daerah yang harus didorong lagi kualitas pendidikannya.
”Tanpa ujian nasional, daya saing kita, semangat anak-anak untuk belajar berkurang,” lanjut pria kelahiran Watampone, Sulsel, itu.
Dia meminta rapat kabinet diadakan lagi untuk membahas unas. Bukan untuk mencari alternatif pengganti ujian. Melainkan mencari formula untuk meningkatkan efektivitas unas.
Mendikbud Muhadjir Effendy tidak mau berkomentar soal pembatalan rencana moratorium unas itu. ”Saya tidak mendapat perintah untuk memberikan keterangan,” jelasnya kemarin. Keterangan lebih komplet soal pembatalan moratorium unas dikeluarkan Seskab atau Sesneg.
Keputusan rapat yang menolak usul moratorium unas itu mendapat respons negatif dari publik. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menyayangkan pembatalan rencana moratorium unas itu. Apalagi, rencana moratorium tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. ”Termasuk dari DPR juga memberikan dukungan kepada moratorium unas. Ini kemunduran,” tuturnya.
Terlepas dari siapa pengambil kebijakan dalam forum rapat di istana, Retno mengatakan tidak kaget jika JK menyampaikan unas tetap dilanjutkan. Sebab, kata Retno, JK adalah salah seorang yang membidani lahirnya unas.
Kekecewaan atas batalnya moratorium unas juga disampaikan peneliti ICW Febri Hendri. Dia menuturkan, publik harus mendapatkan penjelasan yang detail soal pertimbangan penolakan moratorium unas.
”Keputusan ini menunjukkan bahwa politik lebih menjadi pertimbangan dalam kebijakan unas daripada aspek pendidikan,” tuturnya. (byu/wan/c10/oki/JPG)
