BANDAR LAMPUNG – Menjadi pelopor program nasional ternyata tak harus dari Pulau Jawa. Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung, membuktikan program nasional bisa sukses menjadi model pengelolaan anggaran dana desa (ADD) sebagai amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Anggaran dana desa itu bisa menyeret aparat desa ke masalah hukum jika pengelolaannya tak transparan dan bermanfaat bagi masyarakat. Banyak kasus menjerat aparat desa karena tak mengerti bagaimana memanfaatkannya. Kami membuat terobosan dengan mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes, agar dana tersebut dijadikan modal usaha dan pertanggungjawabannya jelas,” kata Staf Ahli Bidang Kemasyaratan dan SDM Kabupaten Tulangbawang, Zaidirina di Bandar Lampung.
Sejak bergulir awal 2016, kini di 147 kampung di Tulangbawang terbentuk BUMDes berbadan hukum perseroan terbatas yakni PT Tulang Bawang Maju Bersama. Perusahaan ini menjadi distributor aneka produk seperti semen, sarana produksi pertanian, dan sembako dengan harga pabrik. Keberhasilan itu membuat perancang UU Desa Budiman Sudjatmiko yang juga anggota Komisi II DPR RI tertarik mengadopsinya ke tingkat nasional.
“Tulangbawang bisa menjadi contoh bagi desa manapun di Tanah Air yang ingin mengelola anggaran dana desa dengan baik dan benar. Kami ingin model BUMDes Tulangbawang ini disebarkan ke seluruh Indonesia, sehingga harus ada perusahaan berskala besar yang mendukungnya,” kata Budiman Sudjatmiko.
Semangat itu kemudian melahirkan PT Badan Usaha Milik (BUM) Desa Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Budiman yang juga Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Indonesia (PAPDESI) itu bergerak ke seluruh Indonesia memperkenalkan BUMDes bersama Zaidirina. “Tak selamanya anggaran dana desa itu ada. Nah, mumpung masih ada mari manfaatkan untuk kemandirian pembangunan desa dengan menjadikannya modal usaha. Jangan dipakai untuk keperluan yang tak bermanfaat,” ujar Budiman.
Keberhasilan itu, membuat PT Pertamina (pesero) bersedia menjadi mitra pemasok listrik di sentra budidaya udang vaname terbesar di Asia Tenggara yang ada delapan desa di Kecamatan Rawajitu Timur, Tulangbawang berkapasitas 60 megawatt (MW). Sejak menjadi petambak mandiri, wilayah ini tak lagi mendapat aliran listrik dari inti, sehingga budidaya tak maksimal. “BUMDes Tulangbawang kini menjadi penyedia listrik selain PLN,” kata Zaidirina.
Penandatanganan kesepakatan antara PT BUM Desa Indonesia dan Pertamina itu disaksikan langsung Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Bupati Tulangbawang nonaktif Hanan M. Rozak, dan Wakil Bupati Tulangbawang nonaktif Heri Wardoyo, di kantor pusat Pertamina, Jumat (9/12). Pada kesempatan itu, Pratikno berharap BUMDes yang dipelopori Tulangbawang bisa menjadi model dalam menaikkan taraf ekonomi masyarakat. “Kalau desa kuat, tentu negara juga kuat,” kata Pratikno. (ADVERTORIAL)
