JAKARTA – Sidang kasus kontroversial dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dimulai. Selasa (13/12) sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan diwarnai eksepsi mengharukan Ahok Namun, kendati penuh haru, nasib Ahok diprediksi ditentukan dalam pembuktian niat jahat dan keterhubungan pidana dengan ketertiban umum.
Sidang dimulai sekitar pukul 09.00. Saat itu jaksa membacakan dakwaannya silih berganti. Salah seorang jaksa tersebut adalah Ali Mukartono. Dia mengatakan, saat kunjungan ke Kepulauan Seribu, Ahok masih menjabat gubernur, tapi sudah mendaftar sebagai calon gubernur dalam pilkada 2017. “Tapi, dia kemudian menyebut jangan mau dibohongi orang pakai surah Al Maidah 51,” ujarnya, sebagaimana dilansir JawaPos.com.
Menurut dia, ungkapan itu menunjukkan seakan-akan surah Al Maidah 51 digunakan orang lain untuk membohongi masyarakat saat pilkada. Namun, ternyata terdakwa sendiri yang mendudukkan surah Al Maidah 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi. “Bukan orang lain,” katanya. Lalu, jaksa mendakwa Ahok melanggar pasal 156 dan pasal 156 a KUHP soal penistaan agama. Ancaman maksimal pelanggaran dua pasal itu adalah penjara enam tahun.
Ahok lantas membacakan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan. Ahok awalnya ingin memutar video Gus Dur. Namun, majelis hakim menolaknya. Lalu, Ahok melanjutkan eksepsinya. Dia menyebut ayah kandungnya, Indra Tjahaja Purnama, dan ayah angkatnya, Andi Baso Amir, berjanji menjadi saudara seumur hidup. Andi Baso adalah bupati Bone, Sulsel, periode 1967-1970 yang juga adik kandung Panglima ABRI (Pangab) Jenderal (pur) M. Jusuf. “Kecintaan ayah saya dan ayah angkat sangat berbekas pada saya,” ujarnya.
Bahkan, biaya kuliah S-2 dia juga ditanggung kakak angkatnya, Haji Pranata Amir. “Saya seperti orang yang tidak mau berterima kasih bila tidak menghargai agama orang tua dan kakak angkat saya,” tuturnya dengan suara bergetar.
Apalagi, ibu angkatnya pernah berpesan bila kelak menjadi gubernur, dirinya harus benar-benar melayani orang kecil. “Saya selalu camkan pesan ibu angkat saya itu dalam bekerja menjadi gubernur,” tuturnya sembari terisak.
Ahok mengaku sangat sedih saat dituduh menistakan agama Islam. Yang berarti menistakan orang tua angkat dan kakak angkat yang beragama Islam. “Berarti saya juga dituduh menistakan keluarga angkat,” ungkapnya.
Sementara itu, hakim ketua Dwiarso Budi menanggapi eksepsi Ahok secara datar. Menurut dia, semua penjelasan Ahok tersebut akan dipertimbangkan hakim. Hakim kini menunggu sikap jaksa apakah akan memberikan tanggapan atau tidak terhadap pembelaan Ahok.
Saat itu jaksa Ali Mukartono meminta waktu seminggu untuk memberikan tanggapan atas eksepsi Ahok dan kuasa hukumnya. “Baik, tanggapan JPU (jaksa penuntut umum) dibacakan minggu depan, Selasa (20/12). Sidang juga ditunda satu minggu,” katanya.
Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengungkapkan, eksepsi tersebut merupakan penolakan terhadap isi dakwaan. Yang seharusnya mempertanyakan soal ketidakjelasan tempat, waktu, hingga pidana yang dilakukan. “Tapi, eksepsi Ahok sudah melebihi itu. Tapi, tentu semua itu bergantung hakim,” ujarnya.
Ahok sudah sampai pada tahap pleidoi atau pembelaan. Ahok menjelaskan tentang latar belakang keluarga yang menurut dia tidak mungkin membuat gubernur nonaktif DKI Jakarta tersebut menistakan Islam. “Ini sebenarnya sudah pleidoi,” jelasnya.
Bahkan, bukan hanya pleidoi. Namun, lanjut Abdul Fickar, ada kesan bahwa momentum pembacaan eksepsi itu dimanfaatkan untuk berkampanye. Dia menuturkan, semua kebaikan Ahok dibeberkan, mulai berasal dari keluarga angkat Islam hingga membangun masjid. Gejala semacam itu sebenarnya sangat wajar dalam persidangan. “Namun, untuk kasus yang berbau politis,” lanjutnya.
Yang paling utama, sebenarnya jaksa dan kuasa hukum Ahok akan bertarung dalam dua hal. Yakni, niat jahat dan ketertiban umum. “Niat jahat ini tentu dalam pasal 156 disebut barang siapa dengan sengaja. Nah, bagaimana nasibnya, bergantung dibuktikan sengaja atau tidak,” ungkapnya.
Namun, yang selama ini belum terkuak adalah bahwa pasal 156 dan 156 a KUHAP itu masuk dalam bab ketertiban umum. Artinya, seharusnya mempertimbangkan respons masyarakat pasca terjadinya peristiwa yang diduga pidana tersebut. “Kalau jaksanya paham, tentu akan dihubungkan dengan ketertiban umum. Padahal, kita mengetahui sendiri ada aksi 411 dan 212,” terangnya. (idr/ydh/c7/agm/JPG)
