SERANG – Jelang penerapan upah minimum kabupaten kota (UMK) 2017 per 1 Januari 2017, dua daerah telah mengusulkan upah minimum sektoral kabupaten kota (UMSK) 2017. Upah sektoral ini besarannya disesuaikan dengan masa kerja setiap karyawan.
Kepala Seksi (Kasi) Pengupahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Karna Wijaya mengatakan, dua daerah yang telah mengusulkan besaran UMSK 2017 yaitu Kota Cilegon dan Kota Tangerang. “Usulannya sudah kami terima dan sudah kami sampaikan ke Plt Gubernur Banten. Sementara, kabupaten kota lainnya belum masuk usulannya,” kata Karna kepada Radar Banten, Sabtu (17/12).
RelatedPosts
Menurut Karna, usulan UMSK Kota Tangerang berbeda dengan usulan Kota Cilegon. Besaran UMSK yang diusulkan disesuaikan dengan kategorinya seperti kelompok dengan tiga jenis industri niaga dan jasa. Kelompok pertama logam dan industri berat, kelompok dua jenis industri pengolahan serta disesuaikan dengan masa kerja.
Selama ini, lanjut Karna, UMSK baru ditetapkan untuk kabupaten kota yang sudah ada asosiasi pengusaha sektor industri, seperti di wilayah Tangerang Raya, tapi dalam satu tahun terakhir, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon juga telah membentuk asosiasi pengusaha sektor industri. “Sesuai Permenaker No 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Gubernur dapat menetapkan UMSP atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja di sektor yang bersangkutan,” jelasnya.
Usulan UMSK Kota Tangerang untuk kelompok I mencapai 15 persen dari UMK 2017. “Bila UMSK ini disetujui, maka perusahaan wajib membayarkan upah sesuai UMK 2017 ditambah upah sektoral,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi menegaskan, dalam rekomendasi Walikota Cilegon dan Walikota Tangerang, diusulkan besaran UMSK 2017 sesuai kelompok. Untuk Kota Cilegon dengan rincian upah sektoral sebesar tujuh persen dari UMK Cilegon untuk kelompok I (masa kerja di atas satu tahun), lima persen untuk kelompok II (masa kerja di bawah satu tahun) dan tiga persen untuk kelompok III (pekerja kontrak). Sedangkan Kota Tangerang lebih tinggi, 15 persen kelompok I, sepuluh persen kelompok II, lima persen kelompok III. “Usulan UMSK yang masuk kami kaji dan kami sampaikan ke Plt Gubernur. Selama ada kesepakatan antara asosiasi pengusaha sektoral dengan serikat pekerja, Pemprov pasti mengakomodirnya,” katanya. (Deni S/Radar Banten)
