SERANG – upah minimun kabupaten/kota (UMK) yang diajukan 78 perusahaan di Provinsi Banten,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten melakukan verifikasi lapangan ke 78 perusahaan yang mengajukan penangguhan pemberlakuan upah minimun kabupaten/kota (UMK).
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Banten Untung Saritomo mengungkapkan, verifikasi lapangan sejak Rabu (21/12) hingga 27 Desember 2016.
“Pada tanggal 28 kita akan rapat pleno, dan pada tanggal 29 kita akan usulkan ke gubernur melalui Biro Hukum untuk ditetapkan SK. Kami targetkan sebelum tanggal 30 Desember hasil pleno usulan penangguhan UMK 2017 harus masuk ke gubernur, sedangkan penetapan SK-nya ditarget paling lambat keluar sebelum 5 Januari 2017,” jelas Untung, Jumat (23/12).
Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Alhamidi megatakan, tim verifikasi lapangan ini dibagi empat tim. Setiap tim terdiri atas lima orang, dengan komposisi dua orang perwakilan dari serikat pekerja, dua orang dari Apindo, dan satu orang pegawai Disnakertrans Provinsi Banten.
“Agenda sudah kita bagi-bagi ke masing-masing kelompok. Satu kelompok kebagian sekitar 16 sampai 17 perusahaan untuk diverifikasi. Kita tidak buat jadwal waktunya, yang jelas harus selesai pada 27 Desember ini,” ujarnya. (Bayu)
