SERANG – Hari ini Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi kantor Dewan Perewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten setelah sebelumnya datang pada hari Kamis (22/12) dan Jumat (23/12). Tim tersebut tiba di gedung DPRD Provinsi Banten sekira pukul setengah tiga sore.
Sekretaris DPRD Provinsi Banten Deni Hermawan membenarkan hal tersebut. Menurutnya, kedatangan tim dari lembaga anti rasuah tersebut datang masih terkait kedatangan sebelumnya, yaitu meminta klarifikasi dan verifikasi persoalan dana publikasi di Bagian Humas dan Protokol DPRD Banten pada tahun 2015.
“Benar, melengkapi berkas yang kemarin, hari ini yang datang ada empat orang, dan sedang diterima oleh orang keuangan,” ujar Deni di gedung DPRD Banten hari ini, Selasa (27/12).
Deni menjelaskan, tim KPK yang turun mendatangi DPRD kali ini berdasarkan aduan dari masyarakat terkait persoalan dana publikasi tersebut. “Turun kesini karena adanya aduan, karena itu, sifatnya klarifikasi dan verifikasi, benar atau tidak yang diadukan itu,” ujarnya.
Ditanya berkas apa saja yang dipinta hari ini oleh KPK, Deni mengaku belum mengetahui, karena pada saat proses wawancara, tim KPK masih dalam proses memngumpulkan data.
“Kalau kemarin yang udah diambil berkas kegiatan publikasi 2015, sekarang saya belum tau karena masih diterima bagian keuangan,” pungkasnya.
Menurut keterangan Deni, dirinya hanya mengetahui hari ini selain meminta sejumlah berkas, KPK pun meminta kepada 10 pegawai dilingkungan setwan untuk dimintai keterangan. “Minta sample acak 10 pegawai, terkait apa dan untuk apa saya pun belum tahu,” ujarnya.
Untuk diketahui, seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pada Jumat (23/12), tim KPK datang ke DPRD Provinsi Banten untuk meminta konfirmasi dan data-data terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2015 di Sekretariat DPRD Banten. Temuan yang dimaksud yaitu terkait dana publikasi.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun 2015, pengeluaran belanja promosi dan publikasi pada DPRD Banten sebesar Rp 21,5 miliar yang tidak didasarkan SPK (surat pesanan) dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 6,7 miliar menjadi temuan.
Hasil pemantauan tindak lanjut atas LHP BPK tahun 2015, temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp 6,7 miliar telah ditindaklanjuti Sekretariat DPRD Banten sebesar Rp 541 juta. Sisa kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan dan dipertanggungjawabkan Rp 6,2 miliar belum ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD Banten. Temuan ini terjadi di Sub Bagian Informasi dan Publikasi. Pada 2015, Kepala Sub Bagian Informasi dan Publikasi ini dijabat oleh Ali Hanafiah.
Menurut Deni, data-data yang diminta tim KPK belum semuanya diberikan Sekretariat Dewan (Setwan) karena beberapa data yang dimaksud KPK masih menjadi bahan pemeriksaan di BPK. (Bayu)
