JAKARTA – Suka ‘colongan’ keluar kantor untuk bisa datang ke layanan publik? Tahun depan, tak perlu lagi. Layanan publik rencananya dibuka selama seminggu penuh.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menuturkan, pihaknya sedang mengkaji kebijakan untuk membuka pelayanan publik pada Sabtu dan Minggu. Kebijakan ini dinilai perlu agar bisa memaksimalkan layanan publik. Dengan begitu, masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Kebijakan ini, kata dia, terinspirasi dari pola kerja sejumlah bank yang tetap memberikan pelayanan meski pada hari libur, Sabtu dan Minggu. ”Saya sedang mengkaji pelayanan publik untuk Sabtu dan Minggu tetap jalan. Terutama untuk layanan dasar, karena pelayanan publik memang tidak boleh berhenti,” ujarnya, Selasa (27/12).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, dalam kajian yang sedang dilakukan muncul opsi sistem kerja Sabtu dan Minggu dilakukan secara bergantian atau sistem shift. Sehingga, tidak mengubah ketentuan jam kerja PNS.
Dia juga meminta agar para abdi negara nantinya tidak setengah-setengah dalam memberikan layanan pada Sabtu dan Minggu. Karena, pihaknya sudah menyiapkan tunjangan kerja bagi mereka yang rajin.
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenpan RB Herman Suryatman menambahkan, kajian ini diperkirakan rampung tahun depan sehingga bisa segera disiapkan. ”Ya, yang menjadi prioritas adalah layanan dasar antara lain layanan kependudukan/KTP, kesehatan, dan layanan dasar lain. Dalam praktiknya di lapangan sudah ada yang efektif memberikan pelayan. Contoh layanan UGD RSUD,” paparnya.
Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk meminta kebijakan ini dikaji secara matang dan didiskusikan terlebih dahulu dengan pihaknya. Agar, kebijakan bisa bersifat suistanable. ”Jangan seperti menteri sebelumnya, kebijakan dibuat hanya sementara lalu ditabrak juga. Seperti soal penggunaan mobil dinas,” ujarnya.
Selain itu, politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu turut menyoroti beban anggaran yang akan muncul dalam pelaksanaan buka Sabtu dan Minggu ini. Soalnya, kebijakan menyangkut banyak kementerian/lembaga yang tidak semua mendapat jatah anggaran dalam jumlah besar. ”Tentu sah-sah saja. Baik malah karena diperlukan. Tapi harus dipikirkan juga soal anggaran. Akan dibebankan ke siapa? Karena kalau sudah menyangkut anggaran akan pelit,” paparnya.
Karenanya, dia meminta agar pemerintah bisa memerinci layanan apa saja yang akan dibuka seminggu penuh. Serta menyertakan urgensi pembukaan pada Sabtu dan Minggu.
Senada, pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyarankan agar kebijakan ini tidak dilakukan secara tatap muka. Hal ini akan menambah jam kerja yang akhirnya menambah beban anggaran. ”Seharusnya pemerintah membuka semua layanan publik dengan online. Kalau masuk Sabtu Minggu pasti nambah anggaran,” ungkapnya. (jpg/RB)
