SERANG – Dewan Pengupahan Provinsi Banten yang dikomandoi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten sudah rampung melakukan verifikasi lapangan terhadap 76 perusahaan yang mengusulkan penangguhan UMK 2017. Hasil verifikasi itu kemudian diplenokan sebelum Dewan Pengupahan menyampaikan rekomendasi kepada Plt Gubernur Banten Nata Irawan.
“Hari ini (kemarin), Dewan Pengupahan Provinsi menggelar rapat pleno di Grand Serpong (Tangerang Selatan), hasilnya besok akan disampaikan ke Pemprov Banten,” kata Kasi Pengupahan Disnakertrans Banten Karna Wijaya kepada Radar Banten, Rabu (28/12).
Menurut Karna, rapat pleno merupakan tindak lanjut dari proses verifikasi lapangan terhadap perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2017 yang telah dilakukan sejak 21-27 Desember 2016. “Semua perusahaan yang berkas pengajuannya memenuhi persyaratan diverifikasi langsung oleh tim. Hasil verifikasi lapangan ini yang menentukan apakah perusahaan itu layak direkomendasikan untuk disetujui usul penangguhan UMK-nya atau tidak,” jelasnya.
Berdasarkan data Disnakertrans Banten, hingga 20 Desember 2016 terdapat 78 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2017. Namun hanya 76 perusahaan pengusul yang diverifikasi ke lapangan. Sebab dua perusahaan gagal ditindaklanjuti, satu perusahaan berkasnya tidak lengkap dan satu lagi mengundurkandiri.
Kabid Hubungan Industrial pada Disnakertrans Banten Untung Saritomo mengatakan, SK penangguhan UMK 2017 ditargetkan paling lambat pada 5 Januari 2017 mendatang. Namun rekomendasi Dewan Pengupahan akan disampaikan 29-30 Desember 2016. “Sebelum merekomendasikan, Dewan Pengupahan harus menggelar rapat pleno. Sebab salah satu persyaratan penetapan perusahaan yang disetujui penangguhan UMK-nya harus mendapat persetujuan Dewan Pengupahan,” jelasnya.
“Hasil pleno akan kita usulkan ke Plt Gubernur melalui Biro Hukum untuk ditetapkan SK,” ungkapnya.
Untung menambahkan, pihaknya belum bisa menyampaikan hasil verifikasi lapangan sebelum rapat pleno selesai. “Besok (hari ini) hasilnya baru kami sampaikan ke Plt Gubernur melalui Biro Hukum, prinsipnya bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan baik berkas maupun kenyataan dilapangan, Dewan Pengupahan akan merekomendasikan untuk disetujui usulan penangguhan UMK 2017,” jelasnya.
Sementara Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi mengharapkan, SK penangguhan UMK 2017 sudah bisa keluar sebelum 5 Januari 2017. Dikatakan Alhamidi, kebijakan penangguhan UMK ini tujuannya agar perusahaan yang merasa tidak sanggup membayar gaji sesuai UMK 2017 tidak terbebani dan tetap bisa beroperasi tanpa melanggar aturan. “Tapi tetap harus menunggu keputusan Plt gubernur. Kalau tidak disetujui ya harus membayar upah sesuai UMK yang berlaku,” ungkapnya.
Sebelumnya, Disnakertrans Banten telah membentuk empat tim verifikasi lapangan. Satu tim terdiri dari lima orang, dengan perincian dua orang perwakilan dari serikat pekerja, dua orang dari Apindo, dan satu orang dari Disnakertrans. “Hasil kerja tim verifikasi ini yang kemudian dibahas dan diplenokan Dewan Pengupahan Provinsi,” ungkap Alhamidi. (Deni S/Radar Banten)
