BEREDAR kabar akan terjadi pergantian jajaran pembantu Presiden Joko Widodo. Informasi yang berhembus menyebut, reshuffle kabinet akan dilakukan pada awal tahun.
Menanggapi isu reshuffle itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mau gegabah menanggapi kabar yang santer beredar tersebut.
Dia menyebutkan informasi yang terdengar makin nyaring itu masih sebatas rumor. ”Namanya rumor tidak bisa seperti itu dibicarakan,” ujar JK usai pulang meninjau korban banjir bandang di Bima kemarin (28/12), seperti dilansir JPNN.com.
Dia menjawab dengan melempar senyum mengembang. ”Belum. Belum dibicarakan,” ujarnya lantas tersenyum.
Meskipun begitu, kinerja para menteri kabinet Jokowi JK itu terus dimonitor. Penilaian dilakukan terus menerus untuk mengukur keberhasilan masing-masing.
”Setiap saat (menteri atau setingkat menteri) dievaluasi. Selalu,” imbuh JK masih terus dengan raut semringah.
Terpisah, Juru Bicara Presiden Johan Budi SP menyatakan belum mengetahui rencana reshuffle kabinet itu.
’’Saya belum pernah mendengar secara langsung dari presiden soal ada reshuffle lagi,’’ ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin.
Menurut dia, pihak luar tidak bisa begitu saja mempengaruhi presiden untuk merombak kabinet.
’’Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif presiden,’’ lanjut mantan Pimpinan KPK itu.
Presiden tentu mengetahui kapan waktunya mengganti anggota kabinetnya, setelah mengevaluasi kinerja bawahannya. Evaluasi dilakukan setiap waktu dengan cara presiden sendiri.
Terpisah, Direktiur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Kuskridho Ambardi menuturkan, memang ada beberapa kinerja kementerian yang kurang maksimal perannya.
Di antaranya adalah kementerian perindustrian dan Pertanian. ’’Kebijakan-kebijakan menteri perindustrian kelihatannya belum mendongkrak pertumbuhan dan perkembangan di sektor ini,’’ tuturnya.
Begitu pula dengan sektor pertanian, dengan masih banyaknya impor pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dia mengingatkan, kedua sektor itu masuk dalam target pertumbuhan dan kemandirian yang dicanangkan Jokowi sejak awal pemerintahannya. Khususnya, kemandirian pangan.
Meskipun demikian, dia tidak menampik kemungkinan Presiden menggunakan pertimbangan politis. Sebab, Presiden tetap memerlukan dukungan dari DPR yang menjadi representasi dari parpol.
’’Saya kira kalau menteri Golkar, misalnya diganti karena kinerja, penggantinya akan berasal dari Golkar juga,’’ lanjutnya.
Disinggung mengenai isu masuknya salah satu dari dua partai oposisi, yakni Gerindra dan PKS, Dodi, panggilan Kuskridho mengaku pesimistis. ’’Saya ragu kalau PKS masuk,’’ ujar Dodi.
Walaupun dukungan parpol penting, namun PKS dinilai terlalu jauh jaraknya dari PDIP yang menjadi pendukung utama.
Berbeda dengan Gerindra yang meski kemungkinannya kecil, tetap ada peluang. Peluang Gerindra kecil karena partai itu kerap berseberangan dengan Presiden.
“Tetapi, kalau pertimbangan pribadi Prabowo yang dikunjungi sebulan yang lalu, perhitungannya jadi personal,’’ tambahnya.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengungkapkan di jajaran pejabat di sektor hukum yang mendapatkan sorotan tajam adalah kinerja kejaksaan agung.
Lantaran penanganan berbagai kasus yang tidak beres. Seperti kekalahan dalam penanganan kasus La Nyalla Mattaliti.
Termasuk pula dugaan kriminalisasi oleh kejaksaan pada kasus Dahlan Iskan. Sejumlah jaksa juga terjaring kasus korupsi.
”Saya kira Jaksa Agung itu termasuk pejabat yang layak dipertimbangkan untuk direshuffle,” ujar dia kemarin.
Selain itu, kementerian yang menangani ketenagakerjaan juga perlu dievaluasi kinerjanya. Sebab, pengawasan tenaga kerja asing itu cukup lemah.
Dibuktikan dengan temuan di beberapa daerah terkait tenaga kerja asing. ”Saya kira pemerintah punya keberpihakan pada tenaga kerja dalam negeri,” imbuh dia. (byu/jun/JPNN)
