CILEGON – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon menegaskan jika relawan demokrasi dibawah naungan KPU Cilegon telah membuktikan kinerjanya dengan optimal. Terkait adanya tudingan kinerja relawan demokrasi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yang masih dipertanyakan, Irfan Alfi, Kepala Divisi Teknis KPU Cilegon memastikan itu bukanlah relawan demokrasi di KPU Cilegon.
“Kalau persoalan kinerja itu relatif. Karena relawan demokrasi tidak bekerja 24 jam. Dia membantu KPU dalam mensosialisasikan ditingkat komunitasnya masing-masing. Jadi kalau menurut takaran kerjanya ya betul-betul sudah orang yang kita pilih. Kalau kapasitas KPU Provinsi mungkinlah, Kalau kita tidak,” kata Irfan, Jumat (30/12).
Dijelaskannya, kinerja relawan demokrasi di KPU Cilegon telah optimal. Namun dengan jumlah lima orang relawan demokrasi yang ada dan dibandingkan jumlah 43 Kelurahan dari delapan Kecamatan di Kota Cilegon yang membuat tidak proporsional. “Tidak proporsional. Mustinya memang kalau mau lebih optimal ada di 43 Kelurahan, tapikan kita sesuaikan dengan anggaran yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, seorang relawan demokrasi, Wardiah, saat dihubungi Radar Banten Online melalui telepone selular mengaku telah memberikan sosialisasi kepada warga yang sasarannya jamaat pengajian di Majelis Taklim. “Mulai dari pemantapan pilgub, sosialisasi agar jangan golput, dan memberikan pemaparan tentang larangan penerimaan uang atau money politik sudah saya laksanakan. Laporan ke KPU juga sudah saya kasih dengan bentuk foto-foto kegiatan,” ujarnya.
Namun demikian, Wardiah mengungkapkan kendala yang terjadi dilapangan salah satunya karena tidak adanya anggaran untuk konsumsi warga saat sosialisasi berlangsung. “Yang lain banyak yang kesulitan untuk mengumpulkan warga, karena warga banyak yang nanya ada snacknya engga,” ungkapnya.
Wardiah menyebutkan tugas relawan demokrasi di Cilegon telah dihentikan oleh KPU sejak bulan Desember hingga Februari nanti dengan alasan yang diterima lantaran anggaran guna pembayaran honor telah habis. “Kita sudah dihentikan tugasnya. Pak Haya orang KPU yang bilang langsung katanya anggarannya sudah habis. Padahal rencana kerja kita di Januari dan awal Februari nanti mau menyosialisasikan tentang tata cara pencoblosan dan waktu pelaksanaannya,” tuturnya. (Riko)
