SERANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang memperkirakan ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pada Februari 2017. Hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Serang membutuhkan sekira 20 ribu blanko.
Sekretaris Disdukcapil Kota Serang Hudori KA mengatakan, informasi dari surat kedua Kemendagri yang disampaikan ke daerah, blanko diprediksi tersedia lagi pada Januari. Namun, secara teknis penyaluran blanko membutuhkan waktu untuk distribusi ke daerah. “Krisis blanko ini terjadi secara nasional, sekira 500 kabupaten kota di Indonesia membutuhkan itu dan semua harus dibagi-bagi, itu kan butuh proses,” ujar Hudori kepada Radar Banten saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Senin (2/1)
Pria lulusan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta ini menjelaskan, Kemendagri menginformasikan jika Januari ada blanko itu proses pengadaan dilakukan dengan pra-daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Ia mengaku, ketiadaan blanko juga membuat pihaknya merasa bersalah, karena merasa tidak maksimal melayani dan mengecewakan masyarakat. “Ya insya Allah paling cepat Februari blanko sudah ada di Kota Serang,” katanya.
Kendati demikian, menurutnya, meskipun sudah ada surat edaran Mendagri terkait penggunaan surat keterangan (suket), tetapi masih ada saja lembaga usaha yang menolaknya. “Banyak juga yang mengeluh ke saya terkait hal itu. Kami hanya dapat menjelaskan bahwa ini kebijakan pemerintah pusat,” jelas pria yang berdomisili di Kabupaten Lebak ini.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan adanya pemberlakukan suket, itu juga menambah beban untuk pengadaan kertas dan tinta di Disdukcapil, selain itu petugas yang dilibatkan juga lebih banyak. Biasanya untuk cetak KTP cukup dikerjakan dua orang, sekarang nambah pekerjanya harus melibatkan kasubag pengadaan dan sebagainya. Selain itu, kebijakan ini munculnya di tengah-tengah tahun jadi tidak teranggarkan untuk penambahan kertas, tinta, dan kebutuhan lain. “Tahun ini anggaran ditambah, itu untuk mengantisipasi kebutuhan suket, daripada kekurangan lebih baik kelebihan. Toh nanti kami juga ada stock op name oleh Inspektorat,” katanya.
Ia menambahkan, untuk kebutuhan blanko di Kota Serang minimal tahap pertama harus dapat sekira 20 ribu blanko, itu baru untuk mencetak KTP-el bagi masyarakat yang sekarang memegang suket. Pembuatan suket, kata Hudori, sampai sekarang pihaknya sudah mengeluarkan sekira 18.000 lembar, itu di luar suket dari data yang disampaikan KPU Kota Serang untuk syarat DPT Pilgub yang jumlahnya sekira 7.000 suket. “Disdukcapil diberi tenggat waktu sampai pertengahan 2017 semua wajib KTP sudah perekaman dan memiliki KTP-el, minimal pertengahan 2017 sudah selesai,” tuturnya.
Kepala bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi dan Teknologi Kependudukan (PITK) Disdukcapil Kota Serang Gema Advaita mengatakan, berdasarkan data per 28 Juni 2016, dari wajib KTP di Kota Serang sebanyak 436.073 jiwa, sekira 41.024 jiwa belum melakukan perekaman atau sembilan persen. Sementara yang sudah perekaman 395.049 jiwa atau jika dipersentasikan sudah 90,59 persen. “Capaian ini sudah melebihi target RPJMD untuk penduduk ber-KTP yaitu 88 persen. Namun, untuk 100 persen tidak mungkin karena penduduk dinamis jumlahnya,” tandasnya. (Fauzan D/Radar Banten)
