SERANG – Dinas Pendidikan Provinsi Banten sedang menyiapkan peraturan gubernur tentang pendidikan gratis untuk SMA dan SMK negeri atau sederajat.
“Sebenarnya sekolah gratis untuk pendidikan menengah belum ada, karena APBD kita belum mencukupi terkait itu. Maka dari itu saat ini kita sedang menyiapkan pergub untuk memayungi hal tersebut agar sekolah tetap berjalan,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten Rukman Teddy di ruang kerjanya, Rabu (4/1).
Kata Teddy, Pemprov yang tidak menghendaki adanya pungutan liar (pungli) di sekolah menengah maka diupayakan adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sumbangan komite serta kegiatan lain yang masih bisa diupayakan. “Pergub atau payung hukum yang kami ajukan sudah mau rampung, hampir 70 persen,” katanya.
Pada APBD Banten 2017, Dindik memperoleh anggara Rp 800 miliar. Sekira 30 persen dialokasikan untuk kepentingan SMA dan SMK. Dindik mengelola 1.018 sekolah (SMA/SMK) berikut 11.893 gurunya, seteleh kewenangan pengeloaan SMA dan SMK dialihkan dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. (Wirda)
