SERANG – Pembahasan Raperda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda RTRW DPRD Banten akan fokus pada pembagian dan penempatan antara wilayah budidaya dan wilayah hutan lindung. Pembahasan Raperda tersebutpun ditargerkan selesai pada Selasa (10/1) pekan depan.
Ketua Pansus Raperda RTRW Toni Fathoni Mukson mengatakan, kedua wilayah tersebut akan menjadi fokus pembahasan agar didapati rumusan aturan yang bisa mempertahankan dua zonasi tersebut agar tidak tersentuh dan diganggu oleh hal apapun yang mengatasnamakan pembangunan.
“Setelah itu, baru dikonsepkan lagi turunannya nanti itu ada kawasan pertanian, pemukiman, pertambangan dan yang lain-lain, mudah-mudahan pembahasannya pekan depan selesai,” ujarnya hari ini setelah rapat Raperda RTRW di gedung DPRD Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Kamis (5/1).
Salah satu rumusan yang diatur dalam Raperda ini menurut Toni yaitu regulasi untuk para investor atau pengusahan yang akan menanamkan modalnya di Provinsi Banten. Regulasi ini dibuat bukan untuk mempersulit para investor maupun pengusaha, melainya akan memberikan peluang seluas-luasnya bagi investor karena lokasinya yang telah dipetakan.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Raperda RTRW Eli Mulyadi mengungkapkan, regulasi yang diatur dalam Raperda RTRW tersebut dibentuk untuk menjaga keseimbangan eksosistem sumber daya di Banten. Menurutnya, dengan Raperda ini Banten akan lebih tertata dan lebih terarah pembangunannya.
“Saya optimis ini bisa diparipurnakan pada 16 Januari nanti, karena pembahasan sudah selesai sekitar 50 persen,” pungkasnya. (ADVERTORIAL/DPRD PROVINSI BANTEN)
