SERANG – Provinsi Banten masuk sebagai salah satu daerah yang rawan terjadi bencana alam. Dari 14 jenis potensi bencana yang ada di Indonesia, 13 jenis itu berpotensi terjadi di provinsi yang terletak paling ujung barat Pulau Jawa ini.
Jenis bencana tersebut di antaranya, banjir, banjir bandang, longsor, gempa bumi, gunung berapi, puting beliung, kekeringan, bencana gagal industri, penyakit endemik, dan kebakaran. “Yang paling dominan itu banjir, longsor, dan kemungkinan banjir bandang,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten Sumawijaya kepada Radar Banten melalui sambungan telepon genggamnya, Kamis (5/1).
Selain banjir dan longsor, gempa bumi juga menjadi salah satu jenis potensi bencana yang memungkinkan terjadi di Banten. Penyebabnya, karena wilayah laut di Banten menjadi tempat bertemunya lempengan eurasia. “Ujung Banten ada lempengan yang saling berhubungan sambung menyambung yang sesaat bisa terjadi gempa,” kata ujarnya.
Awal tahun ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) juga merilis masih ada 136 kabupaten kota yang masuk kategori kawasan rawan bencana. Dari penilaian indeks risiko bencana daerah yang memiliki skor di atas 150 poin, dua wilayah di Banten, yakni Kabupaten Lebak dan Pandeglang masuk di dalamnya. “Kalau hujan dengan intensitas tinggi, daerah Lebak Selatan, Tengah, dan Pandeglang Barat cepat sekali banjirnya. Wajar kalau BNPB menyebut potensi yang intensitas bencananya tinggi ada di Lebak dan Pandeglang,” kata Sumawijaya.
Bahkan, pada pertengahan tahun lalu, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang terkena musibah banjir bandang yang merenggut korban jiwa. Kata Sumawijaya, hasil pemetaan yang dilakukan BPBD Banten, Kabupaten Serang dan Cilegon masuk sebagai rawan bencana banjir dan bencana gagal industri.
Mengatasi potensi tersebut, kerabat kasepuhan masyarakat adat Citorek ini mengaku telah menyiapkan program penanggulangan bencana. Misalnya, mitigasi bencana dengan membentuk kontigensi desa tangguh. Termasuk melibatkan instansi terkait seperti Basarnas, TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta dunia usaha dan relawan. “Kita sudah pilih desa kelurahan di Cilegon, Serang, Pandeglang, dan Lebak yang kita mitigasi,” kata Sumawijaya tanpa merinci nama desa kelurahannya.
Namun, dalam APBD Banten 2017 yang dievaluasi, anggaran untuk penanggulangan pasca bencana pada BPBD Banten justru mengalami pemangkasan sekira Rp4 miliar. Pemangkasan ini pun disesalkan oleh Sumawajiya. “Banten masuk sebagai daftar rawan bencana, tapi ada pemangkasan dari Mendagri. Saya menyayangkan,” keluhnya.
Padahal, menurut Sumawijaya, anggaran untuk penaggulangan bencana semestinya lima persen dari ABPD. Sebab, urusan kebencanaan sejajar dengan urusan pelayanan dasar. “Sejajar dengan kesehatan dan pendidikan,” cetusnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hudaya Latuconsina menyebut pemangkasan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada BPBD karena Kemendagri menilai tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut. “Harusnya tupoksinya Dinsos,” katanya.
Karenanya, anggaran tersebut akan dialihkan ke urusan lain yang dianggap lebih urgent. Namun, Hudaya tidak memerinci pemangkasan anggaran sebesar Rp4 miliar untuk apa saja. “Anggaran yang dipangkas akan dialihkan ke persoalan lain yang dinilai lebih prioritas,” kata Hudaya. (Supriyono/Radar Banten)
