SERANG – Komunitas Ayo Banten hari ini menggelar sosialisasi Pilgub Banten 2017 di alun-alun Kota Serang, Minggu (8/1). Ini digelar oleh komunitas yang yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan berbagai elemen mahasiswa Banten ini digelar untuk lebih mengenalkan dan memberitahukan kepada masyarakat Banten terkait penyelenggaraan Pilgub pada 15 Februari 2017 mendatang.
Peneliti korupsi ICW Almas Sjafrina mengatakan, Pilgub di Banten merupakan titik awal perubahan untuk masyarakat Banten sendiri. Karena dengan Pilkada masyarakat Banten dapat menentukan kepala daerah untuk dapat mendorong Banten agar lebih baik.
“Gerakan kami ini merupakan salah satu gerakan independen yang sudah terdaftar di KPU sejak tanggal 28 Oktober dan akan berlangsung hingga saat penghitungan suara. Kami juga sudah melakukan pantauan sejak tanggal 6 November dan kami juga mengawasi apa yang boleh dan tidak boleh pada saat melakukan kampanye,” katanya.
Sementara itu, lanjut dia, saat ini kondisi masyarakat masih permisif terhadap politik uang. “Kalau kita lihat dari Undang-Undang No 10 tentang Pilkada kan sekarang ada banyak regulasi baru soal Pilkada, contohnya sial politik uang. Kalau masyarakat menerima politik uang, ya dia juga yang akan dikenai pidana dan dijatuhi sanksi administratif,”katanya.
Komunitas Ayo Banten ini, baru pertama kali mengadakan sosialisasi Pilkada di Kota Serang, dan menurutnya ternyata masih banyak masyarakat Banten khususnya di Kota Serang yang masih belum paham akan diselenggarakan nya Pilkada di bulan depan.
“Masyarakat banyak yang masih belum tahu bahwa tanggal 15 Februari mendatang akan diselenggarakannya Pilkada. Karena menurut kami KPU juga masih belum banyak melakukan sosialisasi yang terjun langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Almas berharap dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat lebih paham dan lebih bijak dalam memilih kepala daerahnya untuk lima tahun akan datang.
“KPU dan Bawaslu jangan mau kalah dengan komunitas muda seperti kami. Jangan hanya mensosialisasikan bahwa Banten akan menyelenggarakan Pilkada tapi hal-hal penting lain yang terkait dengan Pilkada. Misalnya politik uang yang saat ini pemberi dan penerima nya akan ada sanksi keras,” harapnya. (Wirda)
