JAKARTA – Pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Terkait TDL, terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA yang tarifnya dianikkan secara bertahap.
Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA. Akibatnya, sebanyak 18,9 juta pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami pencabutan subsidi (secara bertahap) mulai 1 Januari 2017.
Sementara itu, terkait penaikan harga BBM non-subsidi mulai berlaku pada 5 Januari 2017, untuk semua jenis BBM dengan nilai kenaikan 300 rupiah per liter di semua daerah.
Secara bersamaan pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri, yang berisi kenaikan biaya jasa/administrasi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang besar kenaikannya berkisar 100% hingga 300% dan mulai berlaku tanggal 6 Januari 2017.
Menyikapi kebijakan tersebut, Fraksi PKS menggelar Konferensi Pers, Jum’at, (6/1) lalu, di Kantor Fraksi PKS DPR, Senayan.
Melalui rilis yang diterima Radar Banten Online, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan keberatan atas tiga kebijakan penaikan harga yang dilakukan secara bersamaan itu karena jelas membebani dan menyengsarakan rakyat—utamanya rakyat kecil atau miskin yang saat ini sedang sulit secara ekonomi. Fraksi PKS tegas meminta Presiden untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
“Kami memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan domain pemerintah, tapi sebagai wakil rakyat kami punya tanggung jawab moral, politik, dan konstitusional untuk mendengar dan menyampaikan suara rakyat tentang kondisi ekonomi mereka yang saat ini sedang sulit. Tidaklah bijak dalam kondisi ekonomi yang sulit ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menambah beban ekonomi rakyat. Untuk itu, Fraksi PKS berharap Presiden dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut (membatalkan) semata-mata untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Fraksi PKS, lanjut Jazuli, sampai pada kesimpulan untuk meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan tersebut setelah mengkaji dan mengevaluasi kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang sampai saat ini cenderung stagnan, dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, serta daya beli masyarakat yang masih rendah.
“Fraksi PKS meminta Pemerintah agar fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat—sebagaimana yang telah Fraksi PKS sarankan—sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga. Dengan demikian rakyat tidak akan terlalu terpukul dan dan terbebani dengan kebijakan tersebut,” ungkap Anggota Komisi I ini.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti sikap saling lempar tanggung jawab di internal pemerintah soal penetapan tarif PNBP terkait pengurusan STNK, BPKB, dan TNKB. Bahkan Presiden meminta tarif PNBP tidak terlalu tinggi, tapi hal itu disampaikan setelah PP Nomor 60 Tahun 2016 ditetapkan dan diberlakukan.
“Ini menunjukkan buruknya koordinasi di internal pemerintah yang harus diperbaiki karena jika ini berulang kali (dan ini bukan yang pertama) bisa menurunkan wibawa pemerintah,” katanya. (Wirda)
