SERANG – Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinsos Kota Serang Agus M Arif Djunaedi menyatakan, Kecamatan Kasemen merupakan kawasan kumuh. Di wilayah itu penduduknya padat, banyak warga yang memiliki rumah dalam kategori rumah tidak sehat, rumah yang ditempati pun dibangun di tanah milik negara, dan tingkat perekonomian warganya sebagian besar di bawah rata-rata.
“Di Kasemen tanah negara luas. Banyak penduduk yang tinggal di sana yang mendirikan bangunan di atas tanah negara hingga bantaran sungai. Aliran sungai kotor dan kekurangan air bersih,” ungkapnya, Selasa (10/1).
Masih adanya kawasan kumuh di ibukota Provinsi Banten, lanjut Agus, menjadi kendala bagi Dinsos Kota Serang dalam menyalurkan bantuan. Rumah berdiri di tanah negara, seperti milik PT Kereta Api dan Kementerian PUPR, tidak bileh diberi bantuan, seperti air bersih atau pembangunan fasilitas MCK.
Untuk bantuan progra Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), lanjut dia, juga tidak bisa difokuskan pada satu wilayah, seperti Kasemen.
“Kita dalam hal ini terus berupaya untuk melakukan peningkatan wilayah, namun dalam waktu satu tahun wilayah lain juga mesti dilakukan peningkatan. Dari total 66 kelurahan, tidak mungkin dalam setahun hanya fokus di kelurahan yang ada di Kasemen saja. Wilayah lain juga kan masih banyak yang perlu kita benahi,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, di Kecamatan Kasemen terdapat 10 kelurahan dengan penduduk mencapai 5.934 jiwa. Sementara di Kecamatan Serang dengan 12 kelurahan, penduduknya 2.788 jiwa, Kecamatan Curug 10 kelurahan 2.524 jiwa, Kecamatan Walantaka 14 kelurahan 2.42 jiwa, Kecamatan Cipocok Jaya 8 kelurahan 1.912 jiwa, dan Kecamatan Taktakan 12 kelurahan 1.542 jiwa. (Ade F)
