CILEGON – Puluhan massa yang tergabung di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Ft Untirta Kota Cilegon menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cilegon, Kamis (12/1). Mereka menganggap kebijakan pemerintah Indonesia di awal tahun 2017 ini telah menyengsarakan rakyat.
Hendra Arief Ketua KAMMI Komisariat FT Untirta Cilegon mengatakan bentuk kebijakan pemerintah diawal tahun 2017 yang telah menyengsarakan rakyat seperti halnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB).
“Rakyat terkejut. Pemerintah secara bersamaan resmi menetapkan harga baru. Untuk BBM naik Rp. 300 perliter dan kenaikan TDL yang berdampak pada 18,9 juta pengguna golongan 900VA masuk dalam kategori rumah tangga tidak mampu. Bahkan untuk penerbitan STNK dan BPKB meroket hingga 300 persen, yang masuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” ujar Hendra.
Ditegaskan Hendra, aksi kali ini menuntut pemerintah bertanggung jawab atas carut marutnya negara karena kebijakan tersebut. KAMMI mendesak agar DPRD Cilegon menekan pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan yang dianggap telah menyengsarakan rakyat itu.
“Kami menolak bentuk keputusan yang tidak pro terhadap rakyat dan menghimbau agar pemerintah meninjau kembali keputusan itu. Apabila pemerintah pusat tidak memiliki komitmen untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia maka kami sebagai mahasiswa reformasi jilik dua,” katanya. (Riko)
