SERANG – Mundurnya pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Banten disayangkan dewan. Hal itu dinilai dapat mengganggu keberlangsungan kinerja Pemprov Banten dalam menjalankan program pembangunan yang akan dijalankan.
Apalagi mundurnya pelantikan Pj Gubernur berimbas pada mundurnya pelantikan pejabat yang mengisi pos organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten. “Melihat mundurnya pelantikan Penjabat Gubernur sangat disayangkan mengingat harus ada pelantikan OPD baru yang juga harus segera menjalankan program,” kata Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni saat dihubungi Radar Banten via telepon genggamnya, Sabtu (14/1).
Pelantikan Pj Gubernur Banten sebelumnya direncanakan akan dilakukan pada Jumat (13/1). Termasuk rencana pelantikan pejabat pada OPD Pemprov Banten. Namun, pelantikan ini tertunda lantaran Surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait penetapan Penjabat Gubernur belum keluar.
Selain itu, start Pemprov Banten pada 2017 di bawah kepemimpinan Plt Gubernur Banten Nata Irawan berjalan tidak mulus. Hingga pertengahan Januari 2017, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2017 belum juga diserahkan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku pengguna anggaran di lingkungan Pemprov Banten dalam pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.
Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 dan 2016, Pemprov Banten justru memulai pelaksanaan APBD dengan cukup baik. Pada 2015, penyerahan DPA ke SKPD dan PPKD dilakukan pada 9 Januari 2015. Begitu juga tahun lalu, penyerahan DPA ke SKPD dan PPKD dilakukan pada 5 Januari 2016.
Menurut Nuraeni, mundurnya pelantikan Pj Gubernur yang juga berimbas pada mundurnya pelantikan OPD berpotensi menghambat proses pembangunan. “Khawatir pembangunan tidak tercapai kalau ada waktu yang terbuang,” ujarnya.
“Ini juga mengganggu psikis ASN karena OPD belum dikukuhkan. Mereka menjadi harap-harap cemas karena menunggu akan ditempatkan ke mana. Sementara, OPD baru masih harus kejar tayang dan penyesuaian diri. Ini jelas berdampak ke sana (terhambatnya program),” sambung politikus Partai Demokrat ini.
Ia mencontohkan, Dinas Pendidikan yang butuh penyesuaian diri dengan adanya pelimpahan kewenangan SMK SMA dari kabupaten kota. “Tentu personel yang jumlahnya mencapai 5.000 ribu pegawai harus dipikirkan. Termasuk penyusunan target SKPD itu juga belum jelas,” katanya.
Karena kewenangan itu ada pada eksekutif dan Kemendagri, Nuraeni mengaku, pihaknya hanya bisa mendorong. “Kita hanya bisa mendorong dengan regulasi yang ada. Lagi pula pelantikan OPD tidak harus menunggu ditetapkannya Penjabat Gubernur. Mudahan-mudahan tidak terlalu lama dan minggu ini bisa segera dilantik,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Setda Banten E Kusmayadi mengatakan, belum terbitnya Keppres terkait penetapan Penjabat Gubernur tidak sampai membuat roda pemerintahan terganggu. Pemprov Banten tetap dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur sampai nanti penjabat dilantik. Hal tersebut sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 121.36-10013 Tahun 2016 tentang Penunjukan Plt Gubernur Banten Nata Irawan. “Poin keempat menjelaskan bahwa masa jabatan Pelaksana Tugas Gubernur Banten berakhir pada saat pelantikan Penjabat Gubernur Banten,” kata Kusmayadi kepada wartawan di KP3B, kemarin.
Terkait rencana pelantikan pejabat yang direncanakan hari ini, Kusmayadi memastikan bahwa plt saat ini berwenang melakukan pergantian pejabat sesuai perangkat daerah. “Karena kan sudah ada Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Terkait pelantikan pejabat pun, Plt sudah diberi kewenangan,” jelasnya.
Ia melanjutkan, sebagaimana huruf d pada Permendagri 74/2016 disebutkan bahwa Plt punya tugas dan wewenang menandatangani Perda APBD dan Perda OPD. “Lalu di huruf e disebutkan bahwa Plt berwenang melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan perangkat daerah,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Samsir mengaku sudah melakukan sejumlah persiapan untuk pelantikan pejabat. Namun, hingga Kamis malam, pihaknya belum juga menerima surat persetujuan pelantikan dari Mendagri. Sebelum surat diterima oleh Pemprov Banten, pelantikan tidak bisa dilakukan. “Pelantikan baru dilakukan saat surat sudah diterima, kalau urusan yang lantik mau Plt atau Penjabat Gubernur itu tidak masalah, yang penting surat izinnya ada,” kata Samsir.
Samsir menambahkan, pada awalnya Pemprov Banten akan melantik pejabat sesuai Perda Organisasi Perangkat Daerah yang baru pada Jumat (13/1) di Pendopo Gubernur Banten. Namun, karena persoalan administrasi ini, pelantikan terpaksa ditunda. “Prinsipnya harus menunggu izin dari Kemendagri baru bisa dilakukan pelantikan,” jelasnya. (Supriyono/Radar Banten)
