SERANG – Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada 2016 menemukan 258 warga Banten yang mengalami gangguan jiwa dipasung oleh keluarganya. Bahkan dinas ini menduga ada 1.650 warga yang mengalami nasib sama dan belum terungkap identitasnya.
Kepala Seksi Kajian Informasi dan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ratu Nuraeni menjelaskan, kasus pemasungan paling banyak terjadi di Kabupaten Serang. Namun ia mengaku lupa data riilnya. “Kalau orang dengan ganguan jiwa paling banyak di Kota Cilegon sampai 400-an,” ujar Nuraeni setelah hearing (rapat dengan pendapat) dengan Komisi V DPRD Banten terkait Banten bebas pasung di Ruang Komisi V, Selasa (16/1).
Nuraeni melanjutkan, penyebab banyaknya kasus pemasungan karena masalah ekonomi dan pemahaman anggota keluarga terhadap penanganan orang dengan gangguan jiwa. Menurutnya, masih banyak orang yang menganggap orang dengan gangguan jiwa merupakan aib bagi keluarga.
“Sebetulnya secara tersirat itu bentuk sayang keluarga terhadap orang dengan gangguan jiwa itu, namun memaang persoalan pasung ini menjadi persoalan kompleks,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Ahmad Darajat mengatakan, Dinkes sebagai bagian dari pemerintah sudah melakukan sejumlah hal untuk menyikapi persoalan kasus pasung. Selain sosialisasi, Pemprov melakukan pendataan terhadap kasus tersebut. “Yang belum terungkapnya masih banyak,” ujarnya.
Saat ini Dinkes pun mencoba mendorong agar dibuatnya Perda Banten Bebas Pasung. Perda ini dianggap perlu untuk mendorong upaya Pemprov Banten dalam menghilangkan praktik pasung terhadap orang dengan gangguan jiwa di Banten. (Bayu)
