SERANG – Jajaran pejabat Pemprov Banten dan kepala daerah delapan kabupaten kota di Provinsi Banten hari ini dikumpulkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (24/1). Dalam kesempatan tersebut, KPK menyinggung soal praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan.
Dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Provinsi Banten Tahun 2017, salah satu pimpinan KPK, Alexander Marwata mengatakan, jual beli jabatan merupakan bibit korupsi. Dari perbuatan tersebut, praktik-praktik korupsi lainnya berpeluang besar terjadi.
“Belum juga satu tahun, pada akhir tahun 2016 ternyata Bupati Klaten terkena perangkap OTT KPK terkait masalah rekrutmen pejabat di Kabupaten Klaten. Setelah kejadian itu banyak laporan dari daerah lain, kalau seperti itu tidak hanya di Klaten. Tapi terjadi juga di daerah lain,” ujar Alexander Marwata dalam paparannya.
Alexander menuturkan, atas laporan tersebut, KPK menjadikan proses rekrutmen pengisian pegawai menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi di pemerintahan. “Bisa kita bayangkan seorang kadis (kepala dinas) dia bersedia membayar ratusan juta. Pasti dia akan berpikir bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah keluar. Apalagi dia dari pinjaman hutang. Itu menjadi lingkaran setan dan tidak ada putus-putusnya sampai ke pejabat tataran tamtama,” papar Alex.
Bahaya lainnya, dengan praktik tersebut, akan timbul kewajiban memberikan upeti kepada pimpinan atas dasar balas budi dari pemberian jabatan tersebut.
“Kemaren pemprov (Banten) sudah mengisi jabatan, kami berharap bahwa pejabat yang sudah dilantik kemarin itu betul-betul merupakan pilihan-pilihan yang didasarkan pertimbangan profesional. Tidak ada unsur lain kecuali karena layak dan pantas,” katanya.
“Tidak ada lagi hutang budi yang harus membayar kepada pimpinan atau pejabat yang mempromosikan. Itu langkah awal. Sangat enak bekerja kalau kita tidak ada hutang. Saya waktu kuliah gratis, dapat kerjaan nggak mengeluarkan satu sen pun. Saya tidak pernah berhutang kepada siapapun. Jangan takut khawatir ketika melakukan tindakan benar mendapat mutasi, itu sering menjadi senjata untuk mengintimidasi agar bapak dan ibu mengikuti perintah pimpinan. Sayangnya putusan pengadilan tidak mengakomodasi. Karena ketika membuat keputusan, bapak ibu mampu. Tidak ada lagi alasan karena pimpinan,” tambahnya. (Bayu)
