SERANG – Bupati Pandeglang Irna Narulita menyatakan kesediaan untuk terlibat dalam proses pembebasan lahan Bandara Banten Selatan (Bansel) di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Namun, ia tidak bisa melakukan pembebasan lahan secara keseluruhan.
Pembebasan akan dilakukan sesuai dengan batas kemampuan APBD yang dimiliki Pemkab Pandeglang. “Kita sudah mencari dari sekarang, lahan mana yang bisa dibebaskan dari APBD kami dan itu sesuai dengan aturan,” kata Irna usai menghadiri rapat koordinasi rencana aksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (24/1).
Pembebasan lahan bandara, yang rencananya dibangun pada lahan seluas 600 hektare ini, awalnya ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali studi kelayakan (feasibility study) rancangan penetapan lokasi Bandara Bansel, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan melimpahkan penganggaran pembebasan lahan ke pemerintah daerah. Pengalihan ini sudah disampaikan kepada Pemprov pada pertengahan Januari ini.
Irna mengaku, sudah melakukan koordinasi dengan Kemenhub dan Pemprov Banten. Apalagi, ia mengaku sudah mengetahui jauh-jauh hari dari informasi yang didapatkan dari suaminya yang duduk di DPR RI. “Suami saya kan juga di DPR RI dekat dengan Menhub dan sudah menyampaikan kalau urusan pembebasan lahan itu urusan APBD Pandeglang,” ujarnya.
Meski APBD Pandeglang terbatas, Irna mengaku menyanggupi karena ini menjadi potensi untuk membuka pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Pandeglang. “Kita memang sedang kelimpungan untuk 150 hektare kita cari dari mana. Tapi, ini tanggung jawab dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok, tapi kepentingan masyarakat,” kata Irna.
Ia mengatakan, selain melakukan pemetaan, pihaknya sedang mengupayakan lobi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perhutani untuk juga terlibat. Sebab, beberapa lahan yang ada di lokasi rencana pembangunan ada yang sebagian tanah milik negara. “Kami sedang lobi, ada tidak tanah negara agar bareng-bareng dengan tanah kita. Mana yang bisa dibebaskan dengan APBD kami. Karena APBD kami terbatas, kami siap bersinergi,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Irna, ada beberapa lahan pertanian produktif yang butuh diganti agar tidak ada pengurangan. Terlebih, Pandeglang masuk sebagai salah satu wilayah yang diberi target oleh Kementerian Pertanian sebagai penyumbang program lumbung padi. “Di Sobang, ada lokus lahan pertanian. Kalau memang terpakai, kita akan ganti lahannya. Kebetulan kita juga sedang melakukan revisi RTRW,” kata Irna.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi IV DPRD Banten Thoni Fatoni Mukhson menyebut pengalihan anggaran pembebasan lahan Bandara Bansel dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai hal yang wajar. “Banten harus tanggung jawab terhadap proyek strategis nasional, itu risiko. Kita sharing dengan kabupaten kota, tidak mutlak provinsi,” katanya.
Politikus PKB ini bahkan berharap, pemerintah kabupaten kota ikut berperan aktif dalam mendorong proses percepatan pembangunan. “Misalkan nanti komposisinya kabupaten atau kota 20 persen dan sisanya 40 persen dari Banten. Dan saya akan dorong agar dapat direalisasikan,” ujarnya. (Supriyono/Radar Banten)
