TANGERANG – Ditemui terpisah usai bermain bulu tangkis di Gelanggang Olahraga, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Wahidin Halim menilai laporan yang dilayangkan LSM Almakota ke KPK sebagai bentuk konspirasi yang dilakukan pihak-pihak yang ingin menjatuhkan dirinya. “Itu kan konspirasi. Kasus ini (Pasar Babakan-red) terus didaur ulang, bolak-balik dari Pilgub 2011 lalu,” ujar WH saat ditemui Radar Banten usai dirinya bermain bulu tangkis di Gelanggang Olahraga, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kamis (26/1).
Bahkan, WH menantang kepada pihak-pihak yang menudingnya telah menerima gratifikasi dari pengelolaan Pasar Babakan, untuk membuktikan kebenaran terkait hal tersebut. “Gratifikasi mana? Ada? Coba buktikan! Saya gugat balik, hati-hati,” tegas WH. Dirinya pun mempersilakan LSM tersebut melaporkan persoalan tersebut ke KPK.
“Biarin saja, dari dulu dia lapor KPK. Tiap ada pilkada dia lapor KPK. Biarin aja, sepanjang tidak ada cukup bukti. Nanti hati-hati wartawan, jangan tulis yang macam-macam itu, jangan tendensius,” timpalnya.
WH pun lantas menceritakan kronologi awal mula lahan yang digunakan PT Pancakarya Griyatama untuk mengelola Pasar Babakan itu. Lahan tersebut, kata dia, merupakan tanah negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Pada 2008 lalu, kata dia, PT Tangerang City dan Kemenkumham melakukan transaksi ruislag atas lahan di Cikokol (saat ini berdiri Mal TangCity) seluas 7 hekrate. Pihak Kemenkumham kemudian mendapatkan lahan pengganti di Gunung Sindur atas transaksi ruislag tersebut.
Di lahan tersebut terdapat sebuah pasar yang dulu disebut Pasar Cikokol. Akibat ruislag, PT Tangerang City membangun pasar di atas lahan Kemenkumham yang kini berdiri Pasar Babakan. Pasar tersebut, sambungnya, sepenuhnya dibangun oleh PT Tangerang City.
Hingga berakhirnya jabatan dirinya sebagai Walikota Tangerang, pihak Kemenkumham belum mau menyerahkan lahan yang digunakan untuk Pasar Babakan tersebut kepada Pemkot Tangerang. ”Karena Kemenkumham belum menyerahkan kepada kita. Akhirnya kita tidak menerima kuasa pada saat itu, kita tidak menjadikan tanah itu sebagai tanah Pemda,” terangnya.
Terlebih, sambung dia, dalam undang-undang atau perda mengatur bahwa pasar yang dibangun oleh swasta itu merupakan hak swasta. Sehingga status lahan tersebut merupakan lahan Tangerang City termasuk pasar, yang mendapatkan hak pengelolaan oleh Kemenkumham. ”Lalu dia (PT Tangerang City-red) memang bikin pasar, dan restribusi dipungut sendiri. Pemerintah Daerah tidak punya hak di atas pasar yang dibangun oleh swasta,” tukasnya.
Sementara, kuasa hukum WH, Ramdan Alamsyah tak mempermasalahkan laporan LSM Almakota. Menurutnya, semua orang memiliki hak untuk menyampaikan laporan. ”Buat kita sih enggak masalah, silakan saja,” kata Ramdan.
Ramdan juga menegaskan, laporan LSM merupakan laporan daur ulang yang setiap WH mencalonkan diri sebagai calon gubernur Banten. ”Kalau laporan itu kan sudah basi. Setiap ada pilkada selalu diulang,” tegasnya.
Bahkan, ia menuding adanya kepanikan dari kubu tertentu atas tingkat keterpilihan Wahidin Halim dalam Pilgub Banten saat ini. ”Kalau bicara ada gratifikasi, silakan buktikan, ada duitnya enggak, ada yang diterima enggak,” tukasnya.
Terlebih, pengelolaan Pasar Babakan di atas lahan Kemenkumham bukan lagi di era WH saat menjadi Walikota Tangerang. ”Kalau bicara proses ruislagnya itu kan bukan dengan Pemda, tapi antara PT Tangerang City dan Kemenkumham,” imbuhnya. (Hendra/Radar Banten)
